.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempromosikan Ibu Kota Negara (IKN) di Singapura. Kepada para investor, Jokowi menyebut sejumlah insentif telah disiapkan pemerintah.
Adapun insentif yang ditawarkan mulai dari tax holiday, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut, seper tax deduction, hingga bea impor.
"Lalu ada pertanyaan soal insentif. Insentif? Easy. Easy lah. Saya juga dulunya pengusaha. Jangan khawatir, kami sudah menyiapkan insentif fiskal, tax holiday, PPN tidak dipungut, super tax deduction, dan bea impor," katanya dalam bahasa inggris pada Ecosperity Week di Singapura, disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait kekhawatiran tentang jumlah populasi, ia meminta para investor tidak khawatir. Sebagai negara berpopulasi tertinggi keempat dunia, tidak akan sulit mengisi populasi IKN Nusantara.
"Lalu ada kekhawatiran tentang populasi minimum (di IKN). Jangan khawatir. Indonesia punya populasi terbesar keempat dunia. Tidak akan sulit mengisi populasi di kota berkelas dunia ini," tuturnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut pemerintah telah menyiapkan 300 paket investasi senilai US$ 2,6 miliar. Cakupannya antara lain proyek properti, transportasi, energi, teknologi dan lainnya.
Jokowi menambahkan, Indonesia juga berkomitmen mendukung energi hijau dan industri hijau. Pemerintah siap memfasilitasi itu secata optimal.
"Terkait energi hijau dan industri hijau, kami akan fasilitasi sebaik mungkin. Karena kami percaya, ekonomi akan sukses dan berkelanjutan perlu kerjasama," lanjutnya.
Indonesia juga memiliki potensi sumber energi hijau yang luar biasa. Ada sekitar 434 ribu Mw, atau 434 Gw sumber energi dari geothermal, angin, sinar matahari, biofuel hingga sungai.
"Saya beri contoh. Kami memiliki 4.400 sungai yang potensial. 128 di antaranya adalah sungai besar. Misalnya Sungai Kayan di Kalimantan, yang menyuplai energi bersih untuk kawasan industri di Kalimantan Utara," pungkas Jokowi.
Simak juga Video: Menteri Kelautan Sebut Sedimentasi Pasir Laut untuk Reklamasi di IKN
