.webp)
Indonesia membutuhkan investasi US$ 643,8 miliar atau lebih dari Rp 10.300 triliun untuk pembangunan infrastruktur periode 2025-2029. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah berupaya untuk memberikan kepastian bagi para investor secara konkret melalui penyediaan fasilitas baru.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas kebutuhan investasi untuk 2025-2029 melebihi Rp 10.300 triliun.
Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menanggung sebagian besar, namun masih dibutuhkan partisipasi swasta sekitar 28%. Hal ini menujukan bahwa Indonesia masih membutuhkan dukungan dana dari swasta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selaras dengan hal tersebut, Kemenko IPK berupaya untuk menghadirkan kepastian tersebut melalui pembentukan Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO) untuk mengundang investor swasta masuk. Kehadirannya selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggeser paradigma pembangunan dari model birokratis ke arah kolaboratif, dengan menekankan peran sektor swasta dan pembiayaan inovatif.
"Alih-alih melihat ini sebagai kesenjangan, kami melihatnya sebagai peluang, peluang besar. Sebuah seruan untuk inovasi dan kemitraan, dan di sinilah IPFO memainkan peran strategis, dengan membantu menjembatani ruang antara potensi dan realisasi," kata AHY dalam acara peresmian Kantor IPFO di Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
Melalui IPFO, akan tersedia alur proyek dan standar dokumentasi yang lebih jelas bagi para investor. IPFO juga akan memberikan wawasan tahap awal untuk mengantisipasi dan mengatasi potensi tantangan yang dapat menghambat persiapan dan implementasi proyek.
"Tugas pemerintah bukan hanya mengundang investasi, tetapi juga mewujudkannya melalui kepastian, kejelasan, konsistensi, dan kredibilitas. Kantor ini dirancang untuk melakukan hal tersebut. Kantor ini akan membantu memastikan bahwa berbisnis di Indonesia tidak terhambat oleh birokrasi, melainkan dimungkinkan oleh kemitraan," ujarnya.
Sementara itu, Ketua IPFO sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Muhammad Rachmat Kaimuddin mengatakan, banyak investor global maupun domestik yang berminat menanamkan modalnya di proyek-proyek strategis Indonesia, namun yang menjadi masalah terkait kepastian.
"Sebenarnya keinginan (investor) untuk menanamkan modal, uang, sebenarnya tersedia. Investor global dan domestik sebenarnya memiliki minat yang kuat untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, yang biasanya dibutuhkan orang adalah kejelasan. Investor membutuhkan data dan informasi, sehingga mereka dapat menghitung risiko dan imbalannya," ujar Rachmat.
Rachmat mengatakan, Kemenko IPK telah melakukan riset terhadap praktik-praktik terbaik dari berbagai negara. Pihaknya juga telah melakukan diskusi ekstensif dengan para pemangku kepentingan dan mitra baik di dalam maupun di luar pemerintahan.
Dari riset tersebut, diidentifikasi beberapa komponen utama dalam penyiapan IPFO. Pertama, di sisi penawaran akan dibuat jalur transaksi dan katalog proyek yang membutuhkan investasi swasta beserta tingkat kesiapannya. Lalu dari sisi permintaan, akan dibuat katalog investor.
"Kami ingin mempelajari dan memahami siapa calon investor, apa yang mereka cari, dan bagaimana menghubungkan mereka dengan peluang yang tepat," kata dia.
Lalu yang ketiga adalah katalog pemangku kepentingan berisi aktor utama dalam setiap proses investasi, regulator yang relevan, kontak yang harus dihubungi ketika masalah muncul. Keempat adalah katalog proses yang berisi peta proses pada setiap sektor, dan kelima katalog masalah dan hambatan dari setiap proyek.
Simak juga Video AHY Sebut RI Butuh Investasi Besar untuk Bangun Infrastruktur
