.webp)
Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid buka-bukaan masih banyak kawasan hutan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat yang digunakan bukan untuk kepentingan kehutanan, seperti tambang dan perkebunan. Hal ini disampaikan Nusron saat rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI hari ini.
Nusron menerangkan dalam pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan harus memperhatikan rencana tata ruang di areal penggunaan lain (APL). Norma ini masih perlu menjadi perhatian agar Kementerian Kehutanan menjamin keselarasan dengan rencana tata ruang (RTR) di APL dalam kerangka One Spatial Planning Policy.
"Namun dalam kenyataannya Bapak sekalian kami sampaikan di sini, di kawasan Aceh ada sekitar 358 ribu hektare hutan yang digunakan untuk tidak hutan. di Sumatera Utara itu ada 884 ribu hektare hutan yang digunakan untuk tidak lagi hutan. Kemudian di Sumatera Barat 357 (ribu hektar) yang hutan digunakan untuk kawasan tidak hutan," ujar Nusron di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nusron mengakui selain untuk perkebunan, kawasan hutan di tiga provinsi itu juga banyak untuk perizinan tambang. Saat ini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sedang menyelidiki dan menganalisis apakah penggunaan kegiatan non kehutanan di kawasan hutan menjadi pemicu terjadi banjir di wilayah Sumatera.
"Karena selain digunakan kebun juga memang faktanya sudah terlalu banyak di tiga provinsi ini kawasan ini digunakan untuk kepentingan yang lain hutannya. Salah satunya terlalu banyak adanya izin IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk kepentingan tambang dan kepentingan-kepentingan non-kehutanan yang lain," terang Nusron.
Simak juga Video 'Mengenal Sinkhole yang Muncul di Sumatera Barat':
(hal/acd)
