Tito Tunjuk Dirjen Kemendagri Pimpin Percepatan Rehabilitasi & Rekonstruksi Aceh

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menugaskan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA sebagai contact person utama dalam penyampaian informasi penanganan pascabencana, yang terintegrasi dengan Media Center Menteri Komunikasi dan Digital.

Safrizal bakal memimpin Tim wilayah Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Aceh. Menurut Tito, Safrizal merupakan Pj Gubernur Aceh (2024-2025) yang juga orang Aceh.

"Untuk komunikasi publik yang di Aceh, posko harus spesifik menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Aceh, dengan progres hari per hari, kontak person Pak Safrizal, yang merupakan Dirjen Bina Adwil Kemendagri, mantan Pj Gubernur Aceh (2024-2025) yang juga orang Aceh," ujar Mendagri

Menindaklanjuti arahan tersebut, Safrizal menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengoptimalkan peran posko rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pusat data, koordinasi, dan informasi publik.

"Kami siap menjalankan arahan dengan memperkuat fungsi posko sebagai pusat pengelolaan data, koordinasi lintas sektor, sekaligus sarana komunikasi publik agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Safrizal.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri, berkomitmen untuk terus mengawal Satuan Tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.

Hal itu dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan dukungan terhadap pemerintah daerah, sekaligus mendorong percepatan pemulihan wilayah terdampak agar aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan dapat segera kembali berjalan normal.

Posko diharapkan mampu menyajikan informasi kegiatan secara rinci, memantau perkembangan pelaksanaan di lapangan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terkini. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan pemulihan dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah terdampak.

Informasi terkait penanganan pascabencana diharapkan dapat disampaikan secara konsisten, jelas, dan akurat kepada masyarakat, sehingga perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipantau secara terbuka dan meningkatkan kepercayaan publik.