Wamen ATR Ungkap Kondisi Lahan buat Proyek Tanggul Laut Raksasa

Wamen ATR Ungkap Kondisi Lahan buat Proyek Tanggul Laut Raksasa

Retno Ayuningrum - detikFinance
Selasa, 05 Mei 2026 11:42 WIB
Kondisi di kawasan tanggul laut Pelindo, Muara Baru, Jakarta Utara, tampak lebih tenang pada Jumat (5/12/2025), sehari setelah kebocoran yang sempat memicu kepanikan warga Kampung Bengek.
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan memastikan ketersediaan lahan hingga tata ruang untuk pembangunan proyek infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Terpadu atau Giant Sea Wall tidak menjadi kendala.

Ossy mengatakan ada tiga poin yang menjadi perhatian pihaknya agar proyek ini memiliki landasan hukum dan spasial yang kuat. Kementerian ATR/BPN akan mengawal dari segi tata ruang, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta pengadaan tanah.

"Ada tiga hal dukungan kami dari Kementerian ATR/BPN, yang pertama adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan rencana induk, agar proyek ini tidak hanya visible secara teknisnya, tetapi juga sesuai secara spasial dan legalnya," ujarnya dalam keterangan, dikutip Selasa (05/05/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ossy menjelaskan, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) tengah dalam proses revisi dan telah mengakomodasi program perlindungan pesisir, termasuk rencana pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall). Penyesuaian juga akan dilakukan pada tingkat daerah agar selaras dengan rencana induk yang telah disusun.

ADVERTISEMENT

Pihaknya juga siap mempercepat proses perizinan KKPR, sesuai kewenangan yang berlaku.

"Kami siap membantu percepatan penerbitan KKPR, khususnya apabila proyek ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Tentunya hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antar kementerian, baik di wilayah laut, kawasan hutan, maupun di luar kedua kawasan tersebut," terang Ossy.

Dalam hal pengadaan tanah, ia juga menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan penuh guna mendukung pembangunan infrastruktur tersebut. Ossy menyebut, dukungan dari Kementerian ATR/BPN tetap membutuhkan penguatan dari lintas sektor.

"Kami mendorong agar working group lintas kementerian dan lembaga semakin diperkuat, sehingga integrasi dan overlay peta dapat dilakukan secara optimal," terang Ossy.

Sebelumnya, pemerintah mulai tancap gas merealisasikan proyek Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa di sepanjang pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa. Proyek yang digadang-gadang jadi benteng menghadapi banjir rob hingga penurunan muka tanah ini akan membentang 575 kilometer (km), melintasi lima provinsi dari Banten hingga Jawa Timur.

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, mengatakan proyek raksasa ini tidak akan dibangun sekaligus, melainkan dibagi ke dalam 15 segmen agar pengerjaannya bisa dikebut secara paralel.

"Pembangunannya sendiri lebih kurang sekitar 575 km di Pantura Jawa. Tidak kecil atau tidak pendek panjang ini. Kita bagi ke dalam 15 segmen di mana bisa menggunakan kegiatan pembangunan secara paralel," kata Didit usai Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura di Kantor Kementerian Perikanan dan Kelautan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Simak juga Video Pramono soal Tanggul Beton Cilincing: Perusahaan Diminta Beri CSR

(acd/acd)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads