Konsultasi Klinik UKM

img_list
Iim Rusyamsi, MM. Founder Komunitas TDA
Wakil Ketua Komtap Akses Informasi dan Pelatihan UMKM KADIN Indonesia Bidang UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif
Pakar Usaha Kecil Menengah UKMSukses.com
Follow detikFinance
Senin 06 Oct 2014, 10:20 WIB

Ini Tips Bagi yang Punya Usaha Gadai Sawah

- detikFinance
Ini Tips Bagi yang Punya Usaha Gadai Sawah
Jakarta -

Saya seorang mahasiswa ekonomi yang kuliah di Bandung sementara domisili tetap di Subang, Jawa Barat, dan mempunyai keinginan untuk merealisasikan mimpi saya dengan benar.

Saya mempunyai bisnis sawah dengan sistem gadai, sudah 1,5 tahun saya menjalankan bisnis ini. Dengan keuntungan yang cukup tinggi dan bersaing dibandingkan bisnis lainnya. Dan uang gadaian pun yang tak hilang, serta masa depan pangan yang baik.

Saya berniatan untuk mempublikasikan Investasi Sawah untuk mencari investor dengan sistem gadai dan sistem bagi hasil. Tetapi saya ingin Investasi Sawah ini berjalan secara legal atau berkekuatan hukum.

Terima Kasih

Alam Gumilang R


Jawaban:

Dear Mas Alam,

Berikut ini jawaban kami untuk membantu Saudara dalam menjalankan rencana bisnis secara legal atau berkuatan hukum :

Pemahaman hukum mengenai hak gadai pertanian

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (“UUPA”) Pasal 53 diatur bahwa hak gadai merupakan salah satu hak yang sifatnya sementara yang mana diatur untuk membatasi sifat - sifatnya yang bertentangan dengan UUPA, karena hak gadai dilihat sebagai bentuk eksploitasi oleh pihak yang ekonominya lebih baik terhadap pihak yang ekonominya lebih lemah, sehingga hak - hak tersebut diusahakan hapus dalam waktu yang singkat.

Kemudian, merujuk pada informasi dalam pertanyaan saudara perihal penguasaan sawah dengan hak gadai yang telah berlangsung selama 1,5 tahun dan jaminan terhadap uang gadai yang tidak hilang, penting untuk kami sampaikan bahwa peraturan terkait lainnya, yaitu Undang - Undang Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Pertanian (“UU Perpu 56/60”) mengatur mengenai pembatasan jangka waktu pemanfaatan sawah dengan hak gadai dan pembatasan kewajiban pengembalian uang gadai tersebut.

UU Perpu 56/60, Pasal 7 mengatur bahwa penguasaan tanah oleh pemegang gadai hanya dapat berlangsung paling lama untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun, kemudian setelah 7 (tujuh) tahun pemanfaatan pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanaman selesai di panen dan tanpa hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan atau uang gadai yang telah diterima.

Ketiadaan kewajiban pengembalian uang gadai setelah 7 (tujuh) tahun pemanfaatan ini memiliki maksud bahwa pemanfaatan sawah dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun tersebut dianggap telah setara dengan jumlah uang gadai yang diberikan oleh pemegang gadai.

Namun, dalam hal penguasaan tanah belum berlangsung selama 7 (tujuh) tahun maka pemilik tanah dalam setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen berhak untuk meminta tanahnya kembali dengan membayar uang tebusan atau uang gadai yang telah diberikan dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut:

(7+1/2) - waktu berlangsungnya hak gadai x uang gadai dibagi 7

Dengan demikian, merujuk pada pengaturan di atas, diketahui bahwa hak gadai merupakan hak yang sifatnya sementara yang diusahakan hapus dalam waktu yang singkat dan memiliki jangka waktu penguasaan yang terbatas. Selain itu, selama masa gadai belum mencapai 7 (tujuh) tahun, pemilik tanah dapat meminta tanahnya kembali pada saat kapanpun kepada penggarap dengan mengembalikan uang gadai, tentunya hal ini tidak memberikan jaminan kepastian bagi usaha penggarap.

Kemudian, kewajiban pemilik sawah untuk mengembalikan uang gadai kepada pemegang gadai sebagaimana saudara sampaikan di atas hanya berlaku jika pemanfaatan sawah berlangsung kurang dari 7 (tujuh) tahun, namun dalam hal pemanfaatan sawah telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun maka kewajiban pengembalian uang gadai tersebut akan hilang.

 
Bisnis kerjasama sawah dengan mekanisme bagi hasil

Menjawab pertanyaan saudara mengenai bisnis sawah yang memiliki kekuatan hukum serta rencana untuk mencari investor, kami merujuk pada konsep perjanjian bagi hasil sebagaimana diatur di dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (“UU 2/60”). UU 2/60, Pasal 1 huruf c memberikan pemahaman bahwa Perjanjian Bagi Hasil (“Perjanjian”) adalah suatu Perjanjian yang diadakan antara pemilik tanah dengan seseorang atau badan hukum (badan hukum : dengan izin dari menteri terkait atau pejabat yang ditunjuk) yang disebut sebagai penggarap, hal mana penggarap akan menyelenggarakan usaha pertanian di tanah milik pemilik tanah dengan mekanisme pembagian hasil sesuai dengan besaran yang disepakati. Dalam mejalankan bisnis sawah dengan mekanisme Perjanjian, hal - hal yang perlu saudara perhatikan adalah sebagai berikut:

a. Syarat sah perjanjian

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu; (i) sepakat, (ii) kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, (iii) obyek perjanjian dan (iv) klausa yang halal.

 
b. Pembuatan Perjanjian

Berdasarkan UU 2/60 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil (“PerMenAgr 4/64”), Perjanjian wajib dibuat secara tertulis dihadapan kepala desa atau daerah yang setingkat dengan itu sesuai dengan lokasi keberadaan tanah, diisi dalam buku daftar yang disediakan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing - masing dari pihak pemilik tanah dan penggarap. Setelah itu, Perjanjian tersebut harus disahkan oleh Camat atau Kepala Kecamatan dan diumumkan dalam tiap kerapatan desa.


c. Jangka waktu Perjanjian

Berdasarkan UU 2/60, jangka waktu bagi Perjanjian sawah sekurang - kurangnya adalah 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang - kurangnya adalah 5 (lima) tahun atau setidaknya terus berlaku sampai waktu tanaman tersebut selesai dipanen yang mana tidak dapat lebih dari 1 (satu) tahun. Selain itu, UU 2/60 juga memberikan kepastian hukum bagi penggarap yaitu hal mana Perjanjian tersebut tidak akan terputus karena pemindahan hak milik atas tanah sawah kepada orang lain.

 

d. Pengakhiran Perjanjian

Pengakhiran Perjanjian hanya dapat dilaksanakan jika disepakati oleh kedua belah pihak dan setelah dilaporkan kepada Kepala Desa. Namun, pengakhiran Perjanjian juga dapat dilaksanakan dengan izin dari Kepala Desa dengan cara pengajuan tuntutan oleh pemilik tanah dengan alasan - alasan sebagai berikut: (i) penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik, atau (ii) tidak memenuhi bahan - bahan yang menjadi tanggungannya yang diatur di dalam Perjanjian atau (iii) tanpa izin dari pemilik tanah menyerahkan penguasaan tanah tersebut kepada orang lain.

 
e. Hal – hal lainnya

Berdasarkan UU 2/60 Pasal 9 diatur bahwa kewajiban membayar pajak adalah beban bagi pemilik tanah, terkecuali penggarap tersebut merupakan pemilik tanah. Selain itu, Kepala Kecamatan dengan dibantu oleh panitia landreform kecamatan memberikan laporan kepada panitia landreform daerah tingkat II sehubungan dengan penyelenggaraan perjanjian bagi hasil di kecamatannya.

 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

(Bimo Prasetio, S.H. dan Nadifa Assegaf, S.H. Lawyer, Kontributor UKMSukses.com dan Pendiri Legal4UKM)


Artikel ini dijawab oleh Tim UKMSukses.com

(hen/hen)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed