Follow detikFinance Follow Linkedin
Selasa, 27 Nov 2018 14:47 WIB

Kenapa Kemenristekdikti Gelar Tes CPNS Susulan?

Trio Hamdani - detikFinance
Ilustrasi/Foto: Pradita Utama Ilustrasi/Foto: Pradita Utama
Jakarta - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan menggelar seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS susulan. Padahal pelaksanaan SKD sendiri sudah selesai. Bahkan rencananya 4 Desember 2018 akan dilaksanakan seleksi kompetensi bidang (SKB).

Kenapa bisa dilaksanakan SKD susulan?

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan, SKD susulan diadakan untuk peserta CPNS Kemenristekdikti yang tadinya tidak lolos seleksi administrasi karena dianggap belum mengirim dokumen persyaratan.

Totalnya ada 556 peserta yang akhirnya diloloskan. Mereka lolos karena dapat membuktikan bahwa kegagalan memenuhi persyaratan dokumen diakibatkan pihak pos.

"Ada sejumlah 556 yang tadinya tidak penuhi persyaratan seleksi administrasi jadi memenuhi. Di antaranya banyak yang bisa tunjukkan bahwa mereka sudah kirim," katanya saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (27/11/2018).


Demikian pula peserta seleksi administrasi yang mengirim dokumen persyaratan via pos dari luar negeri, yaitu terjadi kendala seperti salah kirim walaupun alamatnya sudah benar.

"Teman-teman yang domisili di luar negeri itu juga jadi perhatian. Mereka yang katakan lah kalau nggak keliru ada dokumen yang dikirim dari luar negeri yang dikatakan tidak diterima. Padahal ternyata bukan kesalahan peserta, tapi kesalahan dari pos," ujarnya.

"Kemenristekdikti banyak yang dosen, dan dosen itu pelamarnya bukan di dalam negeri. Banyak juga yang di luar negeri tapi bukan diaspora. Jadi mereka yang sedang belajar atau ada riset. Tapi memang sebagian besar itu kesalahan pengiriman pos," lanjut Ridwan.


Atas pertimbangan hal tersebut, Kemenristekdikti meminta Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) tes CPNS untuk digelar SKD susulan. Hal itu juga atas pertimbangan dari Ombudsman.

"Mereka ada permintaan ke Panselnas untuk ada perubahan dari yang setelah diverifikasi ulang dan di-endorse oleh Ombudsman," tambahnya. (ara/ara)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed