Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 14 Des 2018 18:04 WIB

Ada Seleksi Administrasi dan Kompetensi agar Honorer Jadi 'PNS'

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Foto: Ari Saputra Foto: Ari Saputra
Jakarta - Tenaga honorer di kementerian dan lembaga (K/L) bisa setara dengan pegawai negeri sipil (PNS). Mereka berkesempatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mengutip Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dijelaskan bahwa proses seleksi terdiri atas dua tahap, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.

Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Sedangkan seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Seleksi kompetensi terdiri atas, seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi dan seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikat profesi.


Seleksi kompetensi yang mensyaratkan sertifikat profesi dilakukan untuk menentukan peringkat dan seleksi kompetensi yang belum mensyaratkan sertifikat dilakukan dengan penentuan ambang batas kelulusan dan peringkat.

Panitia seleksi PPPK juga melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamar dan harus diumumkan hasilnya secara terbuka. Pelamar yang lulus seleksi administrasi bisa mengikuti seleksi kompetensi dan mereka dinyatakan lulus seleksi tersebut apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai kebutuhan dan jenis jabatan.

Pelamar PPPK yang dinyatakan lulus seleksi kemudian berhak mengikuti wawancara. Sedangkan pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) utama tertentu dan JPT madya tertentu yang lulus seleksi, selain mengikuti wawancara juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Mereka yang lulus kemudian disebut sebagai calon PPPK. Pengangkatan PPPK ditetapkan dengan keputusan PPK yang disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK paling lama 25 hari kerja sejak waktu penyampaian.

(ara/fdl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed