Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 25 Mar 2015 18:22 WIB

MMM Dianggap Ilegal, Ajak Gabung Bisa Masuk Bui

- detikFinance
Salah satu iklan MMM di situs media massa Salah satu iklan MMM di situs media massa
Jakarta - Skema permainan uang MMM tidak berizin dan bisa dibilang ilegal. Para pelakunya bisa terkena hukuman yang cukup berat.

Cara kerja skema Mavrodi Mondial Moneybook atau Manusia Membantu Manusia ini memang sederhana. Partisipan menyetor sejumlah uang dan berharap diberi uang dari anggota lain dengan jumlah lebih banyak.

Skema seperti ini sebenarnya sudah sering dilakukan di Indonesia, terutama yang berujung kepada penipuan. Cara seperti ini dikenal dengan skema piramida, yaitu memberikan uang kepada pihak yang sudah terlebih dahulu jadi anggota (provide help/PH).

Nanti anggota lama bakal mengajak orang baru supaya dapat kiriman uang (get help/GH). Biasanya ada barang yang dibeli supaya jadi alasan untuk kirim uang, tapi di MMM ini dihilangkan dengan dalih 'membantu' orang.

Anggota Dewan Komisioner Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, mengatakan MMM ini tidak punya izin untuk mengumpulkan atau menarik dana dari masyarakat, baik itu dananya dihimpun maupun disebar ke anggota lain.

Sehingga, OJK juga tidak bisa melindungi masyarakat jika terjadi sesuatu terhadap uangnya. Malah sudah banyak anggota MMM yang dananya nyangkut tak kembali. Contohnya ini 'Pria Ini Telat Gabung MMM, Uangnya Rp 65 Juta Raib'

Wanita yang akrab disapa Tituk ini mengatakan, OJK tetap akan menerima pengaduan dari masyarakat meski dari perusahaan tak berizin dan ilegal.

"Bila ada yang mengadukan hal lain yang di luar kewenangan OJK, maka akan kami salurkan ke instansi yang lebih berwenang," ujarnya kepada detikFinance, Rabu (25/3/2015).

Selain itu OJK juga punya Satuan Tugas Waspada Investasi yang saat ini memantau serta merespons situasi terkini MMM.

"Dalam kasus dugaan investasi ilegal, semua informasi yang diterima OJK telah dikomunikasikan dengan Satgas Waspada Investasi," ujarnya.

Sebelumnya, OJK pernah menyatakan jika pelaku skema permainan uang dengan sistem piramida ini bisa dijerat secara hukum sesuai UU 7/2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan).

Bila masyarakat merasa dirugikan oleh skema MMM, pihak yang mengajak untuk bergabung bisa diadukan sebagai pelaku dalam perkara ini.

"Yang mengajaknya yang dilaporkan," kata Direktur Penyidikan OJK Luthfy Zaini Fuady saat berbincang detikFinance di Gedung OJK, akhir tahun lalu.

Dalam pasal 9 UU 7/2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang.

Skema piramida sebagai istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Skema piramida memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha (anggota) untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitrausaha itu (anggota baru).

Sedangkan sanksi atas tindakan ini tercantum dalam Pasal 105 berupa sanksi pidana bagi pelaku usaha yang menerapkan sistem skema piramida dalam distribusi dengan pidana 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau pidana denda Rp 10 miliar.

(ang/dnl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed