Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 25 Agu 2016 10:08 WIB

Uang TKI Masuk RI Rp 62 T

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Foto: Rachman Haryanto Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Pada semester I-2016, jumlah remitansi TKI yang masuk dan beredar di Indonesia mencapai Rp 62 triliun. Ini fresh money yang ikut memperkuat fundamental perekonomian Indonesia.

Demikian disampaikan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, di Jakarta, Kamis (25/8/2016).

"Data yang diperoleh dari Puslitbangfo BNP2TKI, sepanjang periode Januari-Juni 2016, Bank Indonesia mencatat arus remitan dari TKI di luar negeri mencapai US$ 4,5 miliar atau setara Rp 62 triliun," kata Nusron.

Harus diakui, kata Nusron, bahwa di tengah situasi perekonomian nasional yang mengalami stagnasi karena faktor kelesuan perekonomian regional dan global, maka remitansi dari para TKI telah menjadi salah satu soko guru pembangunan di daerah yang ikut memperkuat fondasi perekonomian nasional.

Nusron Wahid menegaskan, bagaimana pun juga, remitansi tersebut tidak semata-mata hanya dinikmati oleh keluarga di daerah asal para TKI, akan tetapi telah menciptakan multiplier effect yang dahsyat bagi jutaan anggota masyarakat lainnya. Sebut saja, pedagang kelontong, tukang ojek, tukang batu dan tukang kayu, tukang kebun, pedagang sayur-mayur, dan sektor pendidikan.

Selanjutnya, mantan anggota DPR yang membidangi fiskal tersebut menyatakan, sangatlah beralasan apabila pemerintah daerah terus berusaha untuk menempatkan isu penyiapan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dari para calon TKI.

"Karena ini merupakan bentuk investasi tidak langsung yang akan memperkuat roda ekonomi daerah," ujarnya.

BNP2TKI, lanjut dia, sebagai lembaga pemerintah non kementerian, tidak memiliki kewenangan untuk menyiapkan atau meningkatkan maupun mengembangkan keterampilan calon TKI agar lebih berdaya saing.

Sejauh ini, BNP2TKI amat bergantung dari Kementerian atau Lembaga yang diamanatkan untuk menyiapkan kualitas calon tenaga kerja seperti Kementerian Ketenagakerjaan (balai latihan kerja) dan Kementerian Pendidikan Nasional (vocational school).

"Apabila BNP2TKI diberikan kewenangan untuk penyiapan calon TKI, maka itu menjadi payung hukum untuk pendanaan APBN. Negara tidak hanya hadir di hulu untuk perlindungan, akan tetapi sudah saatnya negara hadir di daerah-daerah dengan memperkuat kemitraan strategis bersama PPTKIS melalui penguatan sarpras Balai Latihan Kerja Industri atau BLKI. Inilah bentuk perlindungan dini yang paling mendasar di dalam negeri sebelum calon TKI berangkat untuk bekerja di luar negeri," jelasnya.

"Dari sisi kawasan, maka kawasan Asia menempati urutan pertama sebagai penyumbang remitansi terbesar sebanyak US$ 2,4 miliar, yang disusul kawasan Timur Tengah sebanyak US$ 1,7 miliar; kawasan Amerika US$ 355 juta: dan Eropa-Australia sekitar US$ 56 juta," imbuh Kabag Humas yang juga ditunjuk sebagai Juru Bicara BNP2TKI, Dr. Servulus Bobo Riti. (drk/drk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com