Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 03 Mei 2018 21:26 WIB

10.000 Pekerja di Raja Ampat Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Ibad Durohman - detikFinance
Foto: Ibad Durohman Foto: Ibad Durohman
Papua - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat beserta DPRD Kabupaten Raja Ampat atas dukungannya terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah, Aparat Kampung dan Pekerja Bukan Penerima Upah Di Kabupaten Raja Ampat.

"Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebagai pemerintah daerah pertama yang mengeluarkan regulasi perda yang mendukung sepenuhnya implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan secara totalitas. Dukungan seperti ini sangat penting dalam mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi seleuruh pekerja di Indonesia," kata Agus dalam pidatonya di Kantor Bupati Raja Ampat, Kamis (03/04/2018) dalam acara Launching Peraturan Daerah Raja Ampat No 11 Tahun 2017 dan Apresiasi BPJS Ketenagakerjaan Kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.

Perda yang diterbitkan tersebut memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 3.554 orang pekerja aparatur kampung desa dan juga memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pegawai Non ASN dan 10.000 orang pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di wilayah Kabupaten Raja Ampat dari total potensi keangotaan sekitar 20.000 pekerja. Agus menargetkan di akhir tahun 2018 keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Raja Ampat mencapai 90%.

"Kita optimis di akhir tahun ini paling tidak keanggotaan sudah 90% lebih," ucap Agus.

Agus berharap langkah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat ini juga bisa ditiru dan diduplikasi oleh pemerintah daerah lain di seluruh Indonesia.

"Kalau ini bisa dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia ini sangat luar biasa. Oleh karena itu melalui apresiasi ini kami mengimbau agar inisiatif Pemda Raja Ampat ini dapat diduplikasi di pemerintah daerah lain, agar menjadi langkah percepatan perlindungan menyeluruh bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia dapat segera tercapai," Ujar Agus.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Raja Ampat Abdul Faris Umati dalam sambutannya mengatakan bahwa terbitnya Perda tersebut memakan waktu satu tahun dan merupakan ide bersama Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Raja Ampat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan proteksi para pekerja.

"Perda tersebut adalah ide kita Pemerintah Daerah bersama DPRD yang kita kerjakan prosesnya hampir satu tahun. Itu semua adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan proteksi untuk pekerja," ujar Abdul.

Mengenai pembiayaan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan Abdul Faris mengatakan itu berasal dari APBD Kabupaten Raja Ampat.

"Pembiayaan perlindungan pekerja ini dilakukan oleh Pemda Raja Ampat dengan menggunakan dana APBD. Yang didukung dengan Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 6 tahun 2018, tentang Pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Penduduk Kabupaten Raja Ampat yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang keanggotaannya langsung dibayarkan satu tahun penuh," kata Abdul Faris.

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga melakukan intervensi untuk mengakselerasi keikutsertaan para pekerja dengan mewajibkan setiap proyek dan pekerjanya yang menggunakan anggaran APBD untuk didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"jadi melalui Perda tersebut juga nanti kita akan intervensi ya dengan cara mewajibkan setiap proyek dan pekerjaannya menggunakan dana APBD harus didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan," tambah Abdul Faris.

Untuk memastikan semua regulasi tersebut berjalan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga telah membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, melalui SK Bupati No 43 Tahun 2018.

"Jadi untuk memastikan semua berjalan lancar dengan SK Bupati kita membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Jaminan Sosial Keselamatatan Ketenagakerjaan yang anggotanya dari Pemerintah Daerah, DPRD dan juga dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, per triwulan akan diadakan evaluasi untuk kelancaran program tersebut," tutup Abdul Faris. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed