Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 24 Sep 2018 17:50 WIB

BPJS Kesehatan Disuntik Rp 4,9 T, IDI: Penyelesaian Sementara

Ray Jordan - detikFinance
Ketum IDI bersama Presiden JokowiFoto: Rengga Sancaya Ketum IDI bersama Presiden JokowiFoto: Rengga Sancaya
Jakarta - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai bailout alias suntikan dana pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun hanya bersifat sementara. Hal itu disampaikan Ketua Umum PB IDI Ilham Oetama Marsis kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ilham mengatakan perlu ada perbaikan sistem yang menyeluruh agar sistem pendanaan BPJS bisa berjalan dengan baik.


"Kalau yang dilakukan saat ini dengan bailout yang diberikan Rp 4,9 triliun atau Rp 5 triliun, saya sebutkan ke Pak Presiden itu adalah penyelesaian bersifat sementara. Menurut perhitungan kami, kalau BPJS berjalan dengan pola yang sama, maka pada tutup buku tahun 2018 kerugian mencapai Rp 16,5 triliun. Sedangkan bailout pemerintah itu Rp 5 triliun berarti ada kekurangan Rp 11,5 triliun yang tentunya akan berulang kembali defisit anggaran berjalan. Akhirnya mengakibatkan penyelesaian yang bersifat temporer. Ini yang mesti diperbaiki dan Pak Jokowi setuju," kata Ilham di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Menurut Ilham IDI telah mengikuti rembuk nasional terkait isu kesehatan pada Oktober 2017 lalu. Dalam forum itu, IDI memberi rekomendasi kepada Presiden Jokowi, termasuk penyelesaian persoalan kesehatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.


"Tentu yang kami sampaikan di sini adalah penyelesaian jangka pendek. Contoh, bagaimana memanfaatkan cukai tembakau yang belum diterima pada 2017 itu berhasil. Itu ide awal kami yang sampaikan. Kedua, bagaimana kita menyesuaikan iuran dari JKN, terutama pada yang namanya peserta non PBI. Kalau istilah saya adalah penyesuaian iuran," kata Ilham.

Ini karena, kata Ilham, banyak masyarakat kelas menegah ke atas mendapatkan premi yang sama dengan masyrarakat biasa. "Ini mengakibatkan mismatch dalam pembayaran," katanya.

Menurut Ilham Presiden Jokowi menyampaikan persoalan itu sebenarnya tidak perlu membesar jika ada sinkronisasi antara Kementerian Kesehatan, BPJS, dan IDI.


"Kami sampaikan para dokter adalah orang yang sangat sabar sekali, kami dukung program JKN karena bermanfaat bagi masyarakat. Saya katakan 'Jangan hanya masyarakat yang tersenyum, kami dokter juga ingin ikut tersenyum'. Beliau tertawa mendengar kata-kata saya dan akan mencarikan jalan keluar sebaik-baiknya," jelasnya.

Terkait dengan masih adanya pihak rumah sakit yang belum bisa membayar jasa dokter karena belum mendapat bayaran dari BPJS, Ilham mengatakan hal itu bisa mengakibatkan banyak RS akan merugi. Hal ini juga bisa berdampak pada kegagalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Saya katakan, bukannya BPJS tidak membayar tapi mereka nggak punya uang. Masalah utamanya di sana. Kenapa? karena mismatch antara sisi pembiayaan dan pembayaran. Ini yang mesti diperbaiki," katanya. (jor/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed