Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 16 Jan 2019 18:38 WIB

Catat! Ini Tata Cara Penagihan Leasing ke Nasabah

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Foto: Ari Saputra Foto: Ari Saputra
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur tentang tata cara penagihan kredit dari leasing ke nasabah. Pejabat OJK menyebutkan penyempurnaan ini dilakukan untuk melindungi konsumen.

Kepala Departemen Pengawas IKNB 2B OJK Bambang W. Budiawan menjelaskan penagih dalam hal ini perusahaan multifinance harus membawa surat peringatan kepada nasabah.

"Suratnya itu harus berisi minimal jumlah hari keterlambatan, tagihan pokok, bunga dan denda," kata Bambang dalam konferensi pers di Gedung Radius Prawiro, BI, Jakarta, Rabu (16/1/2019). Hal-hal tersebut sebelum eksekusi harus dijelaskan sedetail mungkin kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya.

Dia menyampaikan, POJK ini juga memperbolehkan penagihan melalui pihak ketiga, dengan berbagai syarat ketat seperti harus berbadan hukum, memiliki izin dari instansi berwenang dan memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.

"Perusahaan Pembiayaan juga wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain di bidang penagihan ini," ujarnya.

Dari aturan OJK pasal 50 disebutkan eksekusi agunan atau penarikan dilakukan jika debitur terbukti melakukan wanprestasi, debitur sudah diberikan surat peringatan dan perusahaan pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, serta hak tanggungan atau sertifikat hipotek.

Jika eksekusi sudah dilakukan maka leasing hanya dapat melakukan penjualan agunan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan. Atau penjualan agunan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan harga perusahaan pembiayaan dan debitur sebelum agunan dijual.



Per November 2018, terdapat 185 Perusahaan Pembiayaan (PP) yang terdiri dari 182 PP Konvensional dan 3 PP Syariah (full pledge). Selain itu, terdapat 33 PP yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

Perkembangan industri pembiayaan secara umum masih menunjukkan pertumbuhan yang positif sampai dengan November 2018 dibandingkan dengan perkembangan tahun 2017. Aset mengalami peningkatan menjadi Rp500,39 triliun atau tumbuh sebesar 6,12% yoy.

Komposisi Aset Industri PP terdiri dari Aset PP konvensional sebesar Rp477,51 Triliun atau sebesar 95,43% dan Aset PP Syariah (Full Pledge dan UUS) sebesar Rp22,88 Triliun atau sebesar 4,57%. Selain itu, berdasarkan status kepemilikan, komposisi aset Industri PP terdiri dari aset PP yang terafiliasi dengan ATPM sebesar Rp213,07 triliun (30 PP) atau sebesar 42,58%, aset PP yang terafiliasi dengan Bank sebesar Rp158,87 Triliun (33 PP) atau sebesar 31,75% dan aset PP yang tidak terafiliasi sebesar Rp128,46 triliun (122 PP) atau sebesar 25,67%.

Piutang pembiayaan mengalami pertumbuhan sebesar 5,14% (yoy) dengan nilai outstanding per November 2018 mencapai Rp433,86 Triliun yang terdiri dari pembiayaan multiguna sebesar Rp254,29 Triliun (58,61%).

Pembiayaan Investasi sebesar Rp135,69 Triliun (31,27%), Pembiayaan Modal Kerja sebesar Rp23,87 Triliun (5,50%), pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebesar 19,87 Triliun dan sisanya adalah pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK.

Berdasarkan hasil analisis laporan bulanan PP periode Desember 2016 sampai dengan November 2018, NPF industri PP menunjukkan perbaikan dari rasio NPF 3,08% pada November 2017 menjadi 2,83% pada November 2018.

(kil/eds)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com