Respons OJK soal Pembubaran yang Diminta DPR

Vadhia Lidyana - detikFinance
Kamis, 23 Jan 2020 07:00 WIB
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kedua kalinya mengusulkan untuk mengembalikan fungsi kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI).

Pengawasan OJK masih lemah terbukti dari masalah gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Perusahaan pelat merah ini merugi Rp 13,7 triliun karena produk JS Saving Plan yang dijualnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso santai menanggapi pernyataan tersebut. Usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, ia mengatakan di depan awak media bahwa OJK sudah bekerja secara profesional.

"Kita profesional. Sudah melakukan apa yang harusnya dilakukan. Dan tentunya ini nanti akan kita sampaikan pada Komisi XI," kata Wimboh seraya berjalan menghampiri mobil yang menjemputnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/1/2020).

Menurut Wimboh, masalah Jiwasraya ini sudah berlangsung lama. Ia mengatakan, banyak pihak yang sudah mengetahui asal-muasal sengkarut Jiwasraya ini, dalam hal ini langkah yang harus dilakukan yakni fokus mencari penyelesaian.

"Kami bekerja profesional independen. Dan kami bisa menyampaikan kepada masyarakat apa yang telah kami lakukan selama ini. Dan semua orang tahu bahwa permasalahan-permasalahan ini bukan permasalahan baru. Permasalahan ini sudah cukup lama. Semua orang tahu. Tinggal pilihan kapan harus segera diselesaikan," papar Wimboh.

Lantas, bagaimana permintaan Komisi XI untuk membubarkan OJK pada rapat kerja kemarin?

Selanjutnya
Halaman
1 2 3


Simak Video "Data Nasabah KreditPlus Bocor dan Dijual, Begini Respons OJK"
[Gambas:Video 20detik]