Dapat 'Titipan' Uang Negara Rp 5 T, Bank BUMN Bisa Salurkan KPR Rp 30 T

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Jumat, 10 Jul 2020 12:32 WIB
PT Bank Tabungan Negara (Persero) BTN menargetkan raup izin Prinsip KPR untuk subsidi maupun non subsidi, sebesar Rp 3 T dengan target booked sebesar Rp 1 T untuk bidik pasar milenial.
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mendapat penugasan untuk penempatan uang negara sebesar Rp 5 triliun. Direktur Utama BTN Pahala Nugraha Mansyuri mengungkap, dengan penempatan dana ini ekspansi kredit bisa tembus Rp 30 triliun hingga akhir tahun.

Namun jika hanya sampai September 2020, ekspansi kredit yang bisa disalurkan BTN mencapai Rp 15 triliun. "Segmen bisnis yang disalurkan dari uang negara dialokasikan untuk KPR subsidi, KPR nonsubsidi, kredit konstruksi dan kredit ke BUMN," kata Pahala dalam siaran pers, Jumat (10/7/2020).

Dia menambahkan untuk bulan Juli hingga Desember 2020, sesuai rencana bisnis, dana penempatan pemerintah akan disalurkan untuk 68.500 unit atau setara dengan KPR subsidi senilai Rp9,24 triliun, sementara untuk KPR nonsubsidi akan terealisasi untuk 17.857 unit atau setara dengan Rp6,25 triliun.

Sedangkan kredit konstruksi rencananya akan disalurkan sebesar Rp5,485 triliun dan kredit ke BUMN senilai Rp9,05 triliun. Sehingga total penyaluran kredit bulan Juli hingga Desember 2020 mencapai 86.357 unit senilai Rp30 triliun.

Untuk realisasi hingga 7 Juli 2020, lanjut Pahala, BTN sudah menyalurkan kredit dari hasil penempatan dana pemerintah mencapai Rp1,6 triliun. Dari jumlah tersebut terdiri dari KPR subsidi sebesar Rp425 miliar, KPR nonsubsidi Rp703 miliar, kredit konstruksi dan lainnya Rp476 miliar serta kredit ke BUMN Rp5 miliar.

"Hingga awal Juli ini KPR subsidi mencapai 3.079 unit dan KPR nonsubsidi 1.609 unit," jelasnya.

Lebih lanjut Pahala menuturkan, ada beberapa tantangan dan kendala dalam melakukan ekspansi kredit tahun ini. Pertama, pemberian kredit dilakukan secara selektif agar risiko kredit terkendali sehingga non performing loan dapat diturunkan.

Kedua, PHK dan PSBB membuat penurunan daya beli masyarakat sehingga alokasi pendapatan diprioritaskan untuk kebutuhan pokok dibanding untuk membeli rumah.

Ketiga, keuntungan yang diperoleh developer menurun dan keempat pemasaran kredit lebih luas kepada ekosistem perumahan seperti mitra bisnis developer.



Simak Video "Detik-detik Pesta Sabu di Pinrang Digerebek Polisi"
[Gambas:Video 20detik]
(kil/dna)