Pemerintah Jadi Batasi Transaksi Uang Tunai?

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Rabu, 24 Mar 2021 14:04 WIB
Bank Indonesia mencatat hingga akhir April 2013 jumlah uang kartal (uang tunai) yang beredar mencapai Rp 392,2 triliun. Menurut pejabat BI, kebutuhan uang tunai itu akan terus meningkat memasuki bulan Ramadan dan Lebaran mendatang. File/detikFoto.
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) komisi III untuk memberikan dukungan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) perampasan aset tindak pidana dan RUU pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengungkapkan RUU tersebut sudah selesai di pembahasan pemerintah. Selain itu kedua rancangan Undang-undang ini telah menjadi janji Presiden Joko Widodo dalam Nawacita 2014-2019 dan masuk dalam RPJMN 2020-2024.

"Dalam pertemuan beberapa waktu lalu Presiden, Menkopolhukam, Mensesneg dan Menkumham sudah setuju RUU itu," jelas dia dalam RDP dengan komisi III DPR, Rabu (24/3/2021).

Dalam paparannya Dian menyampaikan pengawasan transaksi Uang Kartal ini memang harus ditingkatkan. Pasalnya banyak pelaku kejahatan ekonomi yang melarikan uangnya dalam bentuk cash baik rupiah maupun dolar AS.

Dia menyebut banyak kejahatan korupsi yang berkembang menggunakan uang cash. "Ada alasan khusus pembatasan transaksi non tunai ini bisa dilakukan," jelas dia.

Sebelumnya PPATK juga memandang RUU PTUK memiliki 2 substansi utama, yaitu batasan nilai berikut pengecualian atas batasan nilai transaksi uang kartal (Pasal 3 s.d Pasal 13), serta pengawasan pembatasan transaksi uang kartal (Pasal 13 s.d Pasal 17).

Berapa batasan penggunaan Uang Kartal? klik halaman berikutnya.