Catat! Keringanan Bayar Kredit Diperpanjang hingga Maret 2023

Tim detikcom - detikFinance
Kamis, 02 Sep 2021 21:53 WIB
Seorang debitur Kredit Pemilikan Rumah (Subsidi) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sedang mengurus administrasi untuk akad di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten, Jumat (23/4). Sebagai wujud dukungan atas Gerakan Konversi 1 Juta Kompor LPG ke Kompor Induksi, Bank BTN menggelar Akad Perdana KPR Subsidi BTN dalam rangka Gerakan 1 Juta Kompor Induksi bersama PLN. Akad perdana ini diikuti oleh 71 debitur dari total 3.100 unit rumah yang ada di lokasi perumahan tersebut. Selain memperoleh kompor induksi secara gratis, nantinya para debitur akad ini juga akan memperoleh insentif dari PLN berupa keringanan biaya penyambungan listrik.
Ilustrasi/Foto: dok. PLN
Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Dewan Komisioner Kamis (2/9/2021) memutuskan memperpanjang masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama setahun, dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023. Perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini juga berlaku bagi BPR dan BPRS.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan bahwa keputusan itu diambil untuk terus menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas perbankan serta kinerja debitur restrukturisasi Covid19 yang sudah mulai mengalami perbaikan.

"Restrukturisasi kredit yang kami keluarkan sejak awal 2020 telah sangat membantu perbankan dan para debitur termasuk pelaku UMKM. Untuk menjaga momentum itu dan memitigasi dampak dari masih tingginya penyebaran Covid 19 maka masa berlaku relaksasi restrukturisasi kami perpanjang hingga 2023," kata Wimboh dalam keterangan tertulis, Kamis (2/9/2021).

Hingga saat ini, perbankan terus melanjutkan kinerja membaik, seperti pertumbuhan kredit yang positif mulai Juni dan angka loan at risk (LaR) yang menunjukkan tren menurun namun masih relatif tinggi. Sedangkan angka NPL sedikit mengalami peningkatan dari 3,06 persen (Des 2020) menjadi 3,35 persen (Juli).

Sementara itu Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana menjelaskan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan countercyclical dan menjadi salah satu faktor pendorong yang diperlukan untuk menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum.

"Perpanjangan restrukturisasi hingga 2023 diperlukan dengan tetap menerapkan manajemen risiko, mengingat adanya perkembangan varian delta dan pembatasan mobilitas, sehingga butuh waktu yang lebih bagi perbankan untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan bagi debitur untuk menata usahanya agar dapat menghindari gejolak ketika stimulus berakhir," kata Heru.

Lihat juga video 'KuTips: Mau Dapat KUR Rp 100 Juta Buat Bisnis? Cek Syaratnya Yuk!':

[Gambas:Video 20detik]



Apa saja yang termasuk dalam restrukturisasi kredit? Langsung klik halaman berikutnya.