Naik Lagi, Utang Luar Negeri RI Agustus 2021 Makin Dekat Rp 6.000 T

Aulia Damayanti - detikFinance
Jumat, 15 Okt 2021 11:52 WIB
Pengembalian Uang Korupsi Samadikun

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Toni Spontana (tengah) menyerahkan secara simbolis kepada Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman A. Arianto (ketiga kanan) uang ganti rugi korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dengan terpidana Samadikun Hartono di Gedung Bank Mandiri, Jakarta, Kamis (17/5/2018). Mantan Komisaris Utama PT Bank Modern Samadikun Hartono terbukti korupsi dana talangan BLBI dan dihukum 4 tahun penjara serta diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp 169 miliar secara dicicil. Grandyos Zafna/detikcom

-. Petugas merapihkan tumpukan uang milik terpidana kasus korupsi BLBI Samadikun di Plaza Bank Mandiri.
Naik Lagi, Utang Luar Negeri RI Agustus 2021 Makin Dekat Rp 6.000 T
Jakarta -

Bank Indonesia mengumumkan Utang Luar Negeri (ULN) RI pada akhir Agustus 2021 sebesar US$ 423,5 miliar setara Rp 5.956 triliun (kurs Rp 14.065) atau naik 2,7% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,7% (yoy).

Direktur Departemen Komunikasi BI Muhamad Nur mengatakan peningkatan utang itu disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ULN sektor publik, dalam hal itu Pemerintah dan Bank Sentral.

Dia mengungkap, ULN Pemerintah tumbuh lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah di Agustus 2021 sebesar US$ 207,5 miliar atau tumbuh 3,7% (yoy), sedikit meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 3,5% (yoy).

"Kenaikan itu, disebabkan oleh masuknya arus modal investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring berkembangnya sentimen positif kinerja pengelolaan SBN domestik," jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/10/2021).

Sementara itu, posisi ULN Pemerintah dalam bentuk pinjaman tercatat mengalami penurunan seiring pelunasan pinjaman yang jatuh tempo sebagai upaya untuk mengelola ULN.

Meski demikian, disebutkan pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN Pemerintah secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2%), sektor jasa pendidikan (16,4%), sektor konstruksi (15,4%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,5%).

"Posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah," ungkapnya.