Follow detikFinance
Kamis, 17 Mei 2018 14:56 WIB

Dari 1.200 Rusun Nempel Stasiun Tanjung Barat, 700 Sudah Terjual

Selfie Miftahul Jannah - detikFinance
Foto: Eduardo Simorangkir-detikFinance Foto: Eduardo Simorangkir-detikFinance
Jakarta - Rencana pembangunan hunian vertikal dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) tengah dikebut oleh sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya dan perumahan.

Salah satunya rusun yang nempel di di Stasiun Tanjung Barat, yang akan dibangun awal Juni ini dan ditargetkan rampung pada 2021.

Direktur Korporasi dan Pengembangan Bisnis Perumnas, Galih Prahananto, menjelaskan sudah sekitar 60% unit Hunian dengan konsep TOD memanfaatkan lahan di stasiun milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) ini sudah terjual.

"Dari 1.200 unit ini, 60%nya sudah terjual," kata dia kepada detikFinance, Kamis (17/5/2018).


Ia menyebut, 60% unit yang sudah laku terjual tersebut setara dengan sekitar 700 unit rusun.

"Itu ada 1200, dan 700 lebih sudah ada pemiliknya," sambung dia.

Dengan durasi pengerjaan seksi satu yaitu sekitar 2,5 tahun. Dalam durasi pengerjaan pembangunan rusun di seksi pertama, pemasaran dan penjualan unit rusun di seksi dua akan mulai dibuka dan sudah terjual sekitar 75%. Kemudian pemasaran seksi dua sudah terjual sekitar 45%.

Galih menjelaskan, jika pemasaran seksi sudah sudah sampai 50% baru kemudian pembangunan seksi dua akan berlangsung tanpa harus menunggu pembangunan seksi satu rampung.

"Ini kira-kira pemasaran itu kan sudah dimulai izin kan kira-kira sebulan yang lalu kan, jadi sekarang kita sudah di 60% unit sudah terjual. Kalau seksi 1 mungkin sudah 75% kemudian yang keduanya sudah 45%," papar dia.


Dalam proyek ini, Perumnas akan membangun membangun perumahan menjulang berjenis rumah susun sederhana milik (rusunami) dan apartemen sederhana milik (anami). Sebab proyek ini ditujukan untuk masyarakat menengah dan menengah ke bawah.

Namun bagi calon pembeli ada persyaratan yang diterapkan. Untuk rusunami diprioritaskan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Selain itu karena pembeli untuk rusunami akan mendapatkan subsidi, maka dibatasi untuk masyarakat berpenghasilan maksimum Rp 7 juta per bulan.

"Jadi gaji maksimum Rp 7 juta dan belum punya rumah. Lalu belum pernah utang bank untuk beli rumah, tidak punya tanah warisan. Jadi benar-benar orang yang belum punya rumah. Sehingga bisa diberi fasilitas FLPP," terang Galih.

Sementara untuk anami, akan diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar lokasi. Sebab tujuan utama dari proyek berbasis TOD agar masyarakat bisa menghemat waktu maupun ongkos dari rumah menuju stasiun. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed