Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 11 Jul 2018 09:01 WIB

NJOP DKI Naik, Anies-Sandi Salah Pilih Waktu?

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
2 NJOP Naik, Pemerintah DKI Kebut Pajak untuk Apa?
Halaman 3 dari 5
Foto: Indra Komara/detikcom Foto: Indra Komara/detikcom

Executive Director Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan kenaikan NJOP ini akan membebani pemilik properti atau konsumen. Sebab, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayarkan akan semakin tinggi.

Oleh karena itu, Ali menilai pemerintah mesti transparan menjelaskan urgensi dari kenaikan NJOP ini.

"Kita kan mempertanyakan kenapa NJOP tahun ini, kan bisa tahun depan, ada urgent apa, jangan sampai pajak-pajak ini digunakan untuk hal-hal nggak jelas, kita khawatirnya itu," kata dia saat dihubungi detikFinance di Jakarta, Senin (9/7/2018).

Dia menerangkan, kenaikan NJOP memang sesuatu yang tak bisa dihindari. Dia menilai harga pasar properti di Jakarta dan NJOP terlampau jauh. NJOP sendiri menjadi dasar dalam pengenaan pajak.

"NJOP Rp 1 miliar harga jual bisa Rp 2 miliar, semestinya NJOP dengan harga pasar hampir sama," ungkapnya.

Tapi, Ali menuturkan, untuk menaikkan NJOP tahun ini merupakan momen yang tidak tepat. Masalahnya, kata dia, industri properti sedang lesu sehingga menaikan NJOP akan menjadi beban konsumen karena pajak turut naik.

Kemudian, untuk menaikkan harga properti pun juga sulit karena lagi-lagi pasar masih lesu.

"Kenaikan itu tidak bisa dihindari tapi momennya tidak tepat. Kenapa nggak tepat karena pasar properti masih lesu, gimana mau naikin beban pajak lebih, tapi di satu sisi naikin harga nggak bisa karena pasar lagi lesu," jelasnya.

(dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed