Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 06 Feb 2019 19:54 WIB

Bantu Urus Surat Tanah, Pejabat Desa Boleh Tarik Maksimal Rp 150.000

Puti Aini Yasmin - detikFinance
Foto: Wisma Putra Foto: Wisma Putra
Jakarta - Pemerintah mengakui adanya pungutan liar (pungli) di pejabat tingkat desa seperti RT dan RW. Walaupun begitu, ada biaya jasa yang diperbolehkan untuk dipungut kepada masyarakat.

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil pungutan oleh pejabat di Kementerian ATR tidak diperbolehkan. Namun, di tingkat daerah ada peraturan yang mengatur besaran biaya jasa tersebut.

Adapun, ia menjelaskan setiap daerah memiliki aturan besaran biaya berbeda-beda. Ia mencontohkan di Tangerang sebesar Rp 150 ribu.

"Kalau Rp 150 ribu di Tangerang bukan (pungli) karena sudah sesuai aturan. Itu memang kita benarkan," kata dia di sela-sela konferensi pers rakernas, Jakarta, Rabu (6/2/2019).




Lebih lanjut, ia menjelaskan besaran biaya tersebut diberlakukan untuk pembiayaan pembuatan pra sertifikat. Misalnya, pembelian materai, hingga pengukuran tanah.

"Ada biaya pra sertifikat yang mesti kita benarkan dan biaya Rp 150 ribu itu sangat murah, relatif sangat murah karena untuk materai, untuk matok (ngukur) dan lain-lain untuk pekerjaan yang dilakukan di tingkat desa sebelum sampai ke BPN," jelasnya.




Sementara itu, pihaknya berjanji akan mengusut oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pungli lebih dari batasan yang diberlakukan.

Hanya saja, ia juga membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk melaporkan hal tersebut.

"Kita akan investigasi. Tradisi pungli kita perangi walaupun saat ini belum 100%," tutup dia. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed