Follow detikFinance Follow Linkedin
Minggu, 05 Mei 2019 10:31 WIB

Pemerintah Pusat bakal Turun Tangan Obati 'Sakit' Jakarta

Dana Aditiasari - detikFinance
Foto: Ujung Kanal Banjir Timur (Samsudduha Wildansyah/detikcom) Foto: Ujung Kanal Banjir Timur (Samsudduha Wildansyah/detikcom)
Jakarta - Banjir, macet hingga penurunan muka tanah, menjadi gejala 'sakit' yang dialami DKI Jakarta saat ini. Butuh dana yang tidak sedikit untuk mengobatinya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pemerintah tetap berkomitmen untuk membantu sejumlah proyek infrastruktur senilai Rp 570 triliun termasuk untuk pengelolaan air di Jakarta.

Namun demikian, bantuan itu tidak semuanya mengandalkan anggaran dari negara. Pemerintah nantinya melibatkan pihak swasta untuk turut membantu sejumlah proyek pembangunan infrastruktur tersebut.

"Kami akan tetap mendukung, saya sudah bicara dengan (Gubernur DKI Jakarta) Pak Anies, kita sudah bicara dan kami akan bantu memfasilitasi Rp 570 triliun. Tentunya tidak semua mengandalkan anggaran. Kami akan melibatkan swasta dan juga BUMN secara lebih masif membangun Jakarta," kata Bambang melalui keterangannya, Minggu (5/4/2019).


Bambang pun menegaskan Jakarta harus tetap berkembang karena masih harus menampung arus urbanisasi. Urbanisasi masih diperlukan karena dapat menopang pertumbuhan ekonomi.

Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengajukan proposal Rp 571 triliun kepada pemerintah pusat. Anggaran itu rencananya digunakan untuk sejumlah proyek infrastuktur di Ibu Kota, seperti peRp anjangan rute MRT dan LRT serta pengelolaan air. Untuk mencapai target Penyediaan air bersih 100% untuk warga Jakarta dibutuhkan anggaran Rp 27 triliun.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan dibutuhkan dukungan swasta dalam membangun infrastruktur. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengakui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM).

"Sebetulnya diharapkan ini bukan dari APBN. APBN mungkin hanya mampu 30%, sisanya 70% diharapkan dari swasta. Tentu, kuncinya adalah tarif. Ini yang perlu kajian kembali dari kita," jelas dia.


Itu sebabnya, Danis pun berharap skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk penyediaan air bersih ini bisa ditingkatkan. Dengan demikian, banyak SPAM yang dapat dibangun untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat, termasuk di Jakarta. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com