Bahas Beras, Pedagang Tolak Harga Eceran Tertinggi Pemerintah

Bahas Beras, Pedagang Tolak Harga Eceran Tertinggi Pemerintah

Muhammad Idris - detikFinance
Selasa, 15 Agu 2017 19:46 WIB
Foto: Muhammad Idris
Jakarta - Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang membahas ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras bersama para pedagang. HET Komoditas pangan paling pokok di Indonesia tersebut diatur supaya terjadi stabilisasi.

Namun, dalam pembahasan itu, para pedagang beras sempat menolak ketentuan HET versi Kemendag. Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid, penolakan terjadi karena HET tersebut tidak mengakomodasi aspirasi pedagang beras.

Menurut Zulkifli, Kemendag menyodori HET untuk beras kualitas medium seharga Rp 9.000/kg, sementara beras dengan kualitas premium ditetapkan Rp 11.500/kg. Harga itu, menurutnya, kurang bisa diterima pedagang lantaran terlalu rendah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita menolak HET yang ditetapkan, angka-angka penetapan harga medium Rp 9.000/kg di pasar enggak masuk. Harga medium namanya tertinggi ya Rp 11.500/kg, tapi usulan kami ditolak," kata Zulkifli kepada detikFinance, Selasa (15/8/2017).

"Kemudian harga beras premium setelah ditambah biaya pengemasan, ongkos lain, plastik, sampai akhir dijual kayak di swalayan itu hitungannya Rp 14.000-15.000/kg, kalau HET premium Rp 11.500/kg enggak masuk," tambahnya.


Zulkifli melanjutkan, harga tersebut kurang masuk akal dalam hitung-hitungan pedagang. Dia mencontohkan, harga beras dengan kualitas medium dari pemasok saja sudah Rp 8.900/kg.

"Bagaimana kita pedagang dari supplier sudah mahal, suruh jual Rp 9.000/kg? Siapa yang mau jualan harga segitu," ujar Zulkifli.

Dirinya menuturkan, selama ini beras juga jadi salah satu komoditas yang dianggap sangat stabil dengan mekanisme pasar yang ada. Pemberlakuan HET justru bisa menimbulkan gejolak pada beras.

"Intervensi pemerintah kenapa kok jauh sekali. Beras dari dulu sampai sekarang stabil. Kemarin puasa dan Lebaran beras aman sekali, kenapa malah kemudian dipermasalahkan dengan bikin HET," tandas Zulkifli. (idr/hns)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads