Follow detikFinance
Jumat, 16 Mar 2018 11:23 WIB

Begini Utang Pemerintah Rp 4.000 T Dikelola

Trio Hamdani - detikFinance
Utang Pemerintah (Foto: Tim Infografis: Andhika Akbarayansyah) Utang Pemerintah (Foto: Tim Infografis: Andhika Akbarayansyah)
Jakarta - Pemerintah selalu menyatakan utang Indonesia masih wajar dan tak perlu dicemaskan meski angkanya sudah mencapai Rp 4.034,80 triliun pada Februari. Tumbuh 13,46% dibandingkan periode yang sama di 2017. Bagaimana cara pemerintah jaga utang tersebut agar tetap aman?

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejauh ini masih defisit dan memang harus utang jika ingin tetap membangun. Tapi pemerintah tidak semata-mata utang, melainkan dikelola sebaik mungkin.

"Jadi jangan utangnya saja. Harus tetap terkontrol, nilainya terkontrol, jumlahnya sekian disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi, disesuaikan dengan pasar. Itu kita bilang mamanage utangnya," kata dia ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (16/3/2018).




Lanjut dia, cara pemerintah mengelola utang negara, bukan hanya memerhatikan aspek nominal dari utang tersebut. Pemerintah juga mencermati porsi utang yang berdenominasi sejumlah mata uang negara, baik itu rupiah, dolar maupun yen. Instrumen utangnya pun beragam.

"Perlu nggak kita diversifikasi ke mata uang lain. Nah sekarang kan kita ngutangnya dalam rupiah, dolar, yen, euro. Produknya macem-macem. Ada yang internasional, ada yang domestik, ada yang ritel, konvensional. Jadi itu yang disebut memanage utang itu," lanjutnya.

Dalam menentukan jenis produk utangnya, jenis mata uangnya, pemerintah tidak asal-asalan. Ada berbagai faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah, mengapa lebih sering menggunakan produk utang tertentu dan mata uang tertentu.

"Ditentukan dia tiap tahun seberapa besar. Dari yang berapa besar ini dalam mata uang apa, dalam bentuk produk apa, berapa yang konvensional, berapa yang ritel, berapa yang nanti bisa dibeli langsung oleh masyarakat," jelas Suahasil.


Yang namanya utang tentu ada jatuh tempo dimana dalam hal ini negara harus membayar cicilan tepat waktu. Yang bertugas di sini adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)

"Jatuh tempo itu juga dijejer (dicek) oleh teman-teman di DJPPR itu. Dijejer dilihat, oh jatuh temponya ini begini, jangan sampai ada satu titik tertentu terus dia jatuh tempo disaat yang sama. Nanti kan kita mesti cari cash-nya. Jadi dipastikan dia terdistribusi dengan baik sehingga ketika dia jatuh tempo kita bisa bayar tepat waktu," ujarnya.

Sama halnya dengan pembayaran bunganya yang dikelola agar dibayar sebelum jatuh tempo. Seberapa baik negara mengelola utangnya pun dapat tercermin dari kepercayaan investor. Semakin dia tumbuh, menunjukkan pemerintah mampu mengelola utang dengan baik.

"Dilihat oleh investor bahwa, oh Indonesia dia taat kalau utang nggak pernah lupa bayar, nggak pernah cidera janji, kalau pas bayar bunga dia bayar bunga. Kalau pas jatuh tempo dia bayar pokok. Jadi manage utang itu bukan cuma ngomong tapi dikerjain benar itu satu-satu," tambahnya.

(dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed