Follow detikFinance
Jumat 25 Aug 2017, 10:49 WIB

KKP Gencar Berantas Illegal Fishing, Selanjutnya Apa?

Eduardo Simorangkir - detikFinance
KKP Gencar Berantas Illegal Fishing, Selanjutnya Apa? Foto: Eduardo Simorangkir
Jakarta - Potensi laut Indonesia disebut sangat besar karena menyimpan banyak sekali kekayaan alam, tak terkecuali sumber daya perikanannya. Hal inilah yang menjadi perhatian besar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sejak pertama kali ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk ke dalam jajaran Kabinet Kerja.

Sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan kembali Indonesia sebagai poros maritim dunia, pembenahan pun dilakukan di sana sini. Usaha keras Susi dimulai dari menjaga kedaulatan negara lewat laut sebagai batas terluar negara Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal diberantas, kapal asing tak boleh lagi melakukan aktivitas penangkapan di laut Indonesia.

Lantas, bagaimana cara Susi membuat laut tersebut agar bisa kembali dinikmati sebagai tumpuan hidup masyarakat dengan berbagai jenis usaha, termasuk berbagai spesies jenis ikan di laut?

Guna membahasnya lebih detil, berikut wawancara khusus detikFinance dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaja di kantornya, Jakarta, Kamis (25/8/2017):

Apa yang mendorong KKP sangat fokus pada pemberantasan illegal fishing?

Apa yang dilakukan bu Menteri (Susi Pudjiastuti) pada tahun-tahun pertama adalah kedaulatan. Dengan kita meyakinkan bahwa wilayah perairan Indonesia itu betul-betul mampu dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat. Makanya kita mendorong kapal-kapal asing, illegal fishing keluar dari Indonesia.

Itu langkah pertama, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Hasilnya terlihat sekali, dari citra satelit misalkan, sebelum tahun 2014, peta Indonesia dilihat dari atas, ternyata penuh kapal-kapal asing. Sekarang ternyata sudah berkurang jauh, turun. Dan kemudian menariknya, muncul rombongan-rombongan kapal kecil yang memasuki wilayah perairan itu.

Jadi strategi kami, setelah kedaulatan dalam arti fisik, mendorong illegal fishing keluar, maka tugas kami yang kedua adalah kedaulatan ekonomi. Itu bagaimana caranya wilayah-wilayah terluar tertutup oleh suatu komunitas atau populasi nelayan Indonesia. Dengan begitu, keinginan asing masuk kan sudah repot karena sudah penuh dengan nelayan Indonesia.

Sebelumnya, kenapa nelayan kita tidak berani buat masuk?

Salah satunya karena kapasitas nelayan asing itu kapasitasnya sangat besar. Mereka kuat, kapalnya gede-gede. Sekitar 200-300 GT, kapal kita hanya sekitar 20-30 GT. Pada saat berhadapan dengan mereka di laut lepas, mereka ya terasa tersingkir. Bahkan kadang-kadang sampai ada insiden di laut, mereka ditabrak dan sebagainya. Dan insiden ini sudah sering terjadi di masa lalu. Misalnya di daerah Natuna, Bitung. Itu sudah sering terjadi seperti itu.

Jadi pada saat itu tidak ada keberanian dari nelayan lokal untuk menghadapi asing. Karena kita saat itu sepertinya tidak hadir di wilayah perbatasan. Sekarang sudah pergi, nelayan sudah merasa bahwa ini milik mereka dan wilayahnya, sehingga dia bebas untuk mencari ikan di laut Indonesia.

Setelah yakin bahwa ini milik Indonesia, dilindungi, dimanfaatkan, dan seterusnya, maka kita harus membangkitkan kedaulatan ekonomi.

Apa cara yang ditempuh pemerintah?

Wilayah-wilayah terluar itu kan mempunyai potensi ikan yang luar biasa besar. Tapi kalau nelayan menangkap saja dengan jarak 10-12 jam, dia tidak menemukan titik perhentian, di mana di situ dia bisa mendapatkan fasilitas pendingin, pembeli, logistik, maka dia juga akan tetap sulit hidupnya. Karena nangkap saja, setelah itu tidak ada titiknya, di mana.

Akhirnya Bu Menteri mengarahkan kepada kita semuanya untuk memilih titik-titik terluar. Jadi kita membuat satu sabuk (outer island belt). Suatu economic zone di pulau-pulau terluar itu. Kita pilih titik, tahun 2015 kita kembangkan 5 titik. Simelu, Natuna, Sangi, Saumlaki, dan Merauke (saat itu masih dikelola oleh Sekjen).

Itu yang disebut SKPT (Sentra Kelautan Perikanan Terpadu)? Bagaimana progres hingga sekarang?

Iya. Dari 5 tadi, alhamdulillah yang sudah beroperasi dengan bagus adalah Tahuna, Sangi dan Simelu. Dan Sangi ini sudah luar biasa, sekarang sudah jadi sentra ikan yang hebat. Dari pelabuhan mati menjadi besar.

Kemudian tahun berikutnya, Beliau (Menteri KKP) menambahkan 15 SKPT lagi, sehingga total ada 20 unit sekarang. Itu dimulai dari Mentawai, Sabang, Simelu, Natuna, Sebatik, Sangi, Talaud, Morotai, Biak, Timika, Merauke, Saumlaki, Rotendao, Sumba Timur, Pisar. Itu yang kita kembangkan semuanya.

Akhirnya strateginya, karena itu jumlahnya banyak, didorong untuk semua Dirjen kerja bersama. Ada yang di Ditjen Tangkap, Budidaya, PRL dan Daya saing. Masing-masing punya alokasi. Semua sudah mulai kerja semuanya.

Bagaimana agar SKPT itu berjalan efektif?

SKP itu kata kuncinya harus integratif atau terpadu. Jadi kalau kita bicara kapal ikan berangkat, maka dia harus ready semuanya. Apa yang dia butuhkan, seperti es balok, es curah, BBM, air bersih, logistik, dan modal kerja sedikit untuk berlayar.

Jadi begitu dia melaut, dia aman di lautan bisa menangkap dengan baik. Pada saat pulang, dia harus yakin ada yang menerima. Harus ada tempat pelelangan ikannya, harus ada coldstorage. Misalnya pembelinya belum ada, atau belum ada kesempatan untuk membawa keluar, maka harus ada tempat penyimpanan sementara (coldstorage).

Kemudian, ada pemikiran juga, mungkin harus ada pengolahan. Maka harus ada unit pengolahan ikan (UPI). Lalu harus ada perbankan, karena nelayan tidak mungkin bayar 3 bulan atau dijanjiin, harus tunai. Maka harus ada perbankan masuk, minimal kantor kas.

Apa infrastruktur dasar sudah tersedia?

Infrastruktur dasar, seperti listrik, air, BBM, jalan masuk, transportasi, kendaraan angkutan berpendingin. Kemudian ada dermaga untuk tempat sandar nelayan, sekaligus tempat sandar kapal angkut. Karena yang dari luar masuk ke dalam, kemudian setelah jumlah tertentu kan harus diangkut keluar. Apakah itu ke Jakarta, Surabaya, Batam, Singapura, Hong Kong dan seterusnya.

Jadi kalau seandainya berpikir untuk ekspor, berarti harus ada custom, imigrasi, dan karantina. Itu harus terpadu dalam sebuah sentra.

Di beberapa SKPT, itu berpikirnya juga bukan hanya perikanan tangkap. Di Natuna misalnya juga ada budidaya rumput laut, ada juga keramba jaring apung. Itu semua produk-produk perikanan tadi bisa ditarik ke SKPT tadi. Tujuannya sama, untuk dipasarkan.

Kalau sentra itu jadi, maka akan membuka lapangan pekerjaan. Masyarakat sekitar bisa ikut terlibat. Konsumsi ikan di daerah itu pasti akan meningkat. Yang tadinya tidak ada ikan, pasti akan meningkat. Mengalir ke pasar-pasar dia.

Jadi multiplier effectnya, nelayan akan berkumpul, ada kegiatan (belanja juga), dan kita juga akan siapkan rumah singgah untuk nelayan di SKPT tadi. Kalau nelayan dari luar, dan dia tidak punya rumah, ada tempat untuk kos-kosan sebagai rumah singgah. Dengan harga murah, sewa harianlah. Katakanlah Rp 1.000 sampai Rp 5.000 sehari. Dibuat murah, tapi intinya cuma agar dia ada shelter (penampungan sementara). Dari pada dia nanti keluar, ke masyarakat sekitar, nanti susah lagi.

Kemudian ada mesjid, toko-toko, koperasi, itu akan muncul dengan sendirinya.

Bu Menteri mengarahkan kepada kita, setiap titik, paling tidak anggarannya sekitar Rp 100 miliar. Dengan sebuah komposisi ada dermaga, coldstorage dan sebagainya. Dermaga untuk berapa kapal, kapal angkut, coldstorage paling tidak 200 ton harus ada, ice flake machine paling tidak 2-3 unit (per unit kapasitasnya 1,5 ton per hari), listrik paling tidak 500 kVa, air tawar, BBM setidaknya 200 KL setiap hari.

Dari investasi yang berjumlah miliaran, apa efeknya ke depan?

Contohnya DJPT (Ditjen Perikanan Tangkap) punya empat SKPT. Ada di Natuna, Sebatik, Merauke dan Saumlaki.

Dari empat ini tadi, Natuna misalnya, yang berada di wilayah 711, itu potensinya 1,2 juta ton per tahun. Saat ini, mereka baru mampu 37 ribu setahun. Pada saat Presiden berkunjung ke Natuna untuk kick off pembangunannya, Beliau bertanya, berapa kira-kira tambahannya. Saya sampaikan, untuk tahap pertama kita targetkan 24 ribu per tahun. Paling tidak, sama dengan seluruh Natuna di awal tahun, 24 ribu.

Kemudian, kita akan bergerak ke angka 4000 ribu ton per tahun. Kita bisa kalikan saja potensi ekonominya berapa. Misalnya sekarang harga ikan tongkol rata-rata Rp 10.000 saja per kilo, kalikan 400 ribu ton, ada Rp 4 triliun setahun. Itu kalau terjadi, belum turunan usaha yang lain.

Tenaga kerja, saya perkirakan sekitar 15 ribu bisa masuk. Jadi kami hitung-hitungan segitu, biar investasinya bisa masuk, kemudian on return, berapa omzet yang akan naik. Sehingga itu akan mendongkrak PDB Kabupaten Natuna sendiri. Karena ada kegiatan ekonomi di situ. Tenaga kerja akan masuk 15 ribu. Sehingga kehidupan keluarganya akan naik, nilai tukar nelayan akan naik.

Setelah itu, bagaimana membuka isolasinya? Lokasinya yang ada di pulau-pulau terluar tidak ada hambatan untuk logistik dan pemasarannya?

Maka kita kerja sama dengan Pelni. Mulai dengan adanya program tol laut. Sekarang Natuna sudah jalan, setiap dua minggu sekali ada penjemputan dari tol laut. Rutenya ke Batam dan Jakarta.

Kita gandeng Perindo dan Perinus untuk kerja sama di situ dalam bentuk penugasan. Ini cara agar mentriger swasta mau masuk. Kalau reguler liner-nya sudah ada, Perindo sudah masuk, nelayan juga rutin, harga sudah pasti, swasta pasti akan tertarik. Dan kami berharap swasta juga akan masuk.

Itu jalur laut, bagaimana dengan jalur udara?

Jalur udara juga kita pikirkan. Nanti Saumlaki ditargetkan tanggal 18 Oktober 2017, sudah dibicarakan dengan Kementerian Perhubungan, sudah disetujui oleh pak Menteri, 18 Oktober akan ada penerbangan perdana, Saumlaki-Darwin pakai ATR.

Saya bilang ke Perindo dan Perinus untuk siap-siap sekarang. Kalian sudah mulai berpikir untuk bisa ekspor langsung ke Darwin. Jadi sekarang saya minta tim Perindo berangkat ke Darwin, coba cari pasar, pembeli dan seterusnya. Persoalan kita baru bisa ekspor 2-3 box dulu enggak masalah, tapi jalankan dulu.

Bagaimana kemampuan Perindo untuk menyerap pasar?

Belum. Semua ini tumbuh. Kan kaget-kaget ini, karena naiknya bukan bergeser tapi lompat. Bukan naik 10-20%, tapi naik targetnya 300-500%.

Apa fasilitas di Saumlaki sudah lengkap?

Sudah mulai lengkap. Jadi sekarang kita ngejar. Memang belum serapi Natuna, tapi saya lebih optimis, karena 18 Oktober sudah mulai. Jadi mereka harus kerja keras. Jadi terbang ke sana, baliknya harus beli kelengkapan dari Darwin ke Saumlaki supaya harganya lebih murah.

Kalau berangkat pakai pesawat, airflight-nya berapa, pasti akan lebih murah kalau dia juga beli pulangnya. Saumlaki-Darwin itu hanya 40 menit. Bandingkan dengan Jakarta-Saumlaki, bisa sampai 8 jam. Kalau kita beli daging, beli ayam dan telur dari Darwin, kita cek harga pasar di Darwin lebih murah daripada dari Jakarta dibawa ke Saumlaki.

Impor enggak apa-apa, toh tidak mengurangi kesejahteraan rakyat juga. Karena dengan impor itu, maka costing frame kita untuk ekspor, jadi lebih murah ikannya. Kalau enggak, bayar double kan. Karena pulangnya kosong.

Pesawatnya ATR penerbangan rutin. Mungkin sekali atau dua kali seminggu dulu. Pokoknya kita coba dulu.

Saya percaya, kalau kargo sudah mulai masuk, pasti kan orang juga akan ikut naik. Turis Australia dari pada ke Bali, dengan kualitas alam yang sama, mungkin dia juga akan mencoba melirik ke Saumlaki. Jadi dengan kami bergerak ke sana, wisata juga bisa tumbuh di Saumlaki.

Saya bilang ke dinas juga, coba kita renungkan, berangkat dari perikanan. Akhirnya Kadis Pariwisata saya undang, coba dipilih beberapa pulau di situ untuk dibuat resort. Nanti kulinernya ada makan ikan, tracking mangrove. Di sebelah pelabuhan kita itu ada mangrove yang bagus sekali. Bisa jadi potensi wisata.

Lalu ada kapal angkutnya, enggak usah yang mewah-mewah, turis juga mau dan suka yang tradisional.

Kalau penerbangan sudah reguler, dengan kekuatan dari kargo tadi, maka orang juga akan ikut reguler, dan turis bisa tumbuh. Jadi mentriger kedaulatan ekonomi di wilayah perbatasan.

Dua SKPT lainnya (Merauke dan Sebatik) bagaimana?

Merauke lebih dahsyat lagi. Merauke ini kalau di Natuna tanahnya cuma 11 ha (3 ha sudah jadi dan 8 ha pengembangan), di Saumlaki hanya 2 ha dan 3 ha pengembangan, Sebatik 2 ha, Merauke ada 60 ha.

Akhirnya saya minta ke pak Bupati, kita minta 5 ha saja. Selebihnya kapling-kapling untuk industri perikanan. Itu lebih dahsyat. Karena kesempatan untuk tumbuh lebih tinggi.

Perbandingan progres dari keempat SKPT bagaimana?

Kalau dari sisi fasilitas, yang paling maju itu Natuna. Tapi dari sisi ramainya, Merauke paling top, paling padat. Kalau Sebatik ramai, tapi karena selama ini enggak ada pelabuhannya, jadi isinya penyelundupan kepiting ke Tawau (Malysia). Karena ke depan tinggal Tawau. Kepiting-kepiting kepompong itu 7 ton formal, 8 ton gelap.

Makanya, kalau enggak ada sentra untuk ngunci itu kan susah. Mau dijual ke mana, enggak bisa nyalahin juga.

Di mana potensi sumber daya ikan terbesar dari keempat daerah ini?

Saya enggak bisa mengatakan mana yang paling baik karena masing-masing komoditasnya berbeda-beda. Arafura kuat di Cumi dan Udang, Morotai paling kuat Tuna dan Tongkol, Natuna paling bagus Tongkol, Kerapu dan Kakap merah.

Natuna paling banyak kakap merah, tongkol, kembung, kerapu. Kalau Saumlaki, ada TTC, Tenggiri, dan ikan-ikan pelagis kecil.

Target untuk penyelesaian SKPT dan hasil tangkapannya bagaimana?

Selesai 100% semuanyauntuk SKPT sampai akhir tahun. Merauke bisa 60 ribu ton per tahun, Sebatik dan Saumlaki sekitar 12 ribuan per tahun. Lebih sedikit karena nelayan mereka masih sedikit. Saya berpikir, kalau mau mendorong Saumlaki naik, itu harus ada dorongan dari nelayan-nelayan lain misalnya eks cantrang di Jawa, pindah ke sana.

Seperti Merauke, itu sudah lebih dulu. Ada yang dari Probolinggo, Lamongan dan lain-lain. Ukurannya 60 GT.

Kalau lebih besar dari ukuran kapal nelayan lokal, bukannya malah mengganggu usaha penangkapan kapal lokal?

Makanya saya mendorong setiap daerah itu punya satu Perda yang mengatur wilayah tangkap berdasarkan ukuran kapal. Misalnya 0-4 mil itu untuk nelayan kecil. 4-12 mil itu 5-30 GT, dan 30 GT ke atas di atas 12 mil. Saya mendorong daerah untuk bikin Perda itu. Bali sudah, Desa Nelayan juga saya minta dilindungi bisa jadi wisata.

Yang SKPT belum ada Perdanya. Yang sudah mulai mau nyusun itu Natuna. Sangi, Talaud.

Kapan Perda ditargetkan selesai?

Saya berharap tahun depan sudah mulai, supaya ada perlindungan.

SKPT mana yang akan diresmikan dalam waktu dekat?

Natuna nanti Oktober, mudah-mudahan Presiden berkenan meresmikan.

(eds/mkj)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed