Follow detikFinance Follow Linkedin
Senin, 13 Jan 2020 17:48 WIB

Wawancara Khusus Menteri KKP

Edhy Prabowo Siap Revisi Kebijakan Susi Meski Kena Bully

Vadhia Lidyana - detikFinance
Foto: Agus Dwi Nugroho / 20detik
Jakarta - Sudah lebih dari 2 bulan menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2024, Edhy Prabowo cukup membuat banyak kebijakan yang menyita perhatian masyarakat.
Sejak awal menjabat, Edhy memiliki banyak rencana untuk mengkaji ulang berbagai regulasi yang diteken pejabat sebelumnya, yakni Susi Pudjiastuti. Mulai dari aturan mengenai penangkan dan budi daya benih lobster, penggunaan alat tangkap cantrang, izin kapal, pengenggelaman kapal pencuri ikan, dan sebagainya.

Meski begitu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini kerap mengatakan bahwa ia hanya menjalankan dua perintah yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika melantik dirinya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Tugas pertama yakni membangun komunikasi antara pemerintah dengan nelayan, dan meningkatkan budidaya perikanan dan sumber daya lainnya.

Nah, apa saja kebijakan yang akan diberlakukan Edhy ke depannya?

Berikut cuplikan wawancara detikcom dengan Menteri KKP Edhy Prabowo di kediamannya, Komplek Widya Chandra, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Menteri sebelumnya membuat aturan khusus di Natuna ada beberapa jenis ikan yang tak oleh ditangkap, dan hanya segelintir ikan yang boleh ditangkap, apakah itu akan dievaluasi?
Kalau berdasarkan CITES itu ikan napoleon. Itu dikuotakan, dibatasi. Dan itu pun izinnya tak hanya di KKP, juga di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dan kita masih bersama-sama dengan KLHK.

Ya kita tidak akan juga. Kalau alasan sudah CITES (Convertion On International Trade In Endangered Spesies Of Wild Fauna and Flora) ya kita akan ikuti aturannya. Tapi kan yang masuk dalam CITES ini ada juga yang bisa dibudidaya. Ini juga yang akan saya lakukan evaluasi. Kalau bisa dibudidaya kan bisa diperbanyak. Kayak kerapu yang tadinya di alam bisa dibudidaya sampai dia beranak. Kalau napoleon belum. Napoleon masih anakan alam lalu dibesarkan. Sama halnya dengan lobster. Lobster belum mudah dilakukan. Walaupun di Tazmania saya dengar sudah ada yang melakukan penelitian 20 tahun.

Tapi intinya sebenarnya kita ini kan sebagai manusia diajarkan untuk berpikir dan melakukan pengembangan sesuai norma-norma. Kalau ada alam memberikan anugerah, ya kita harus optimalkan itu.

Sebagaimana itu lobster. Kalau dia bisa beranak banyak, ratusan bahkan jutaan di lapangan. Sementara kita tahu lobster ini hidupnya di alam hanya 1%. Peluang hidupnya bahkan nggak sampai 1%, hanya 0,25%. Nah apakah kita akan biarkan ke alam, seperti yang sebelumnya. Ada yang bilang biarkan alam membesarkan.

Saya bilang, kalau manusia bisa melakukan dia hidup menjadi 70%, saya akan mengambil yang 70%. Tapi di saat yang bersamaan, ketika kita mengeksploitasi alam untuk mengambil dan membesarkan, ya saya akan kembalikan mungkin 2-5%.

Saya sudah lakukan, keliling ke pembudidaya lobster yang ada secara diam-diam. Di Lombok, di mana saja. Mereka jangankan 2%, 5-10% saja mereka siap untuk mengembalikan ke alam. Jadi ini hanya masalah di pelaksanaan. Itu contoh.

Hasil rakor Polhukam akan mengirim para nelayan dari Pantura ke Natuna. Itu kira-kira argumentasinya seperti apa? Tidakkah terlalu jauh bagi nelayan Pulau Jawa?
Ini logika sederhana. Bukan hanya nelayan di Pantura, tapi nelayan di Pulau Jawa. Tidak hanya di Pantura, yang juga punya kapal besar tapi tidak mendapatkan izin karena alat tangkapnya dan besarnya kapal. Ini yang sedang kita data.

Rakor ini kami ikuti terus. Walaupun saya belum sempat hadir, sama Menko Maritim juga sudah disampaikan. Sebelum rakor Polhukam juga kami sudah diberi tahu.

Pertama kita data. Berapa nelayan yang punya kapal di atas 150,200, sampai 300 GT. Untuk mengimbangi kapal asing itu. Lagipula kalau kita kirim kapal 100 GT, dia akan tampias oleh ombak itu. KRI saja setengah mati, berat untuk menghadapi itu. Jadi kita hitung. Belum tentu juga mereka mau. Mungkin perlu pemanis.

Tapi yang paling penting dari ini semua, menggeserkan nelayan itu bukan hal yang sulit. Nah yang penting daerah penerima. Kabupaten Natuna, Provinsi Kalimantan Barat karena berbatasan. Ini dulu yang harus kita bicarakan. Dan saya sudah bicara dengan Kepala Dinasnya untuk mendata nelayannya dulu.

Kalau sudah selesai, sudah tahu, dan ternyata tidak ada mereka pun siap menerima. Tapi dengan catatan yang mereka bawa itu jangan langsung bawa ke Jawa. Biarkan dulu di sini (Natuna), masukkan. Ya didata dulu. Sehingga pajak daerahnya masuk. Karena ini kan alam di Kabupaten dan Provinsi sana. Kan nggak besar, itu biasa. Dan secara prinsip semua nelayan welcome. Dan apa salahnya juga mereka ada di situ, mereka bisa mengajak nelayan lokal untuk bekerja sama. Bersamaan juga nelayan lokal belajar tentang bagaimana mengelola kapal modern, kapal besar.

Mereka ini sebenarnya bisa, tapi tidak berani. Karena untuk mengoperasikan kapal besar cost-nya juga besar. Sama dengan memiliki tanah 1 hektare (Ha), dengan tanah 1.000 Ha. Tanah yang 1 Ha saja butuh biaya Rp 30 juta. Bagaimana mereka bisa memiliki uang Rp 30 juta, lalu dikali 1.000 Ha, Rp 30 miliar kan? Itu yang harus sama-sama kita hitung. Dan itu kita sudah ada KUR, tapi yang paling penting adalah keahlian. Ini mudah kok sebenarnya. Tinggal hanya butuh ketelatenan kita sebagai komandan, pemimpin untuk melatih mereka. Kalau saya punya kemampuan untuk mengarahkan.

Jadi ke Jawa ini jangan sampai ada kekeliruan. Bukannya semua akan menyerbu ya. Tapi yang jelas, saya setuju dengan ide itu, tapi harus diajak dulu yang di daerah.

Lanjut ke halaman berikutnya
Selanjutnya
Halaman
1 2 3
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
Drooftalk
×
GADUH KERAJAAN GALUH
GADUH KERAJAAN GALUH Selengkapnya