Wawancara Khusus Dirut TransJakarta

Buka-bukaan Soal Halte Jadi Korban Kericuhan Demo Omnibus Law

Vadhia Lidyana - detikFinance
Rabu, 28 Okt 2020 06:00 WIB
Dirut Tj, Sardjono Jhony
Foto: Dirut Tj, Sardjono Jhony (Dok.TransJakarta)

Untuk 6 halte yang rusak parah apakah digunakan dulu sekarang, atau mau langsung direnovasi?
Digunakan dulu sekarang, sambil kita melakukan kajian-kajian. Yang pasti kita sudah cek struktur bajanya ini cukup aman untuk menopang operasi selama ini. Paling tidak untuk menopang atap dan sebagainya. Tapi untuk pengembangan atau risiko ke depannya kita nggak pernah tahu. Oleh sebab itu kita berharap bisa mendapatkan izin untuk lockdown dan rebuild. Dan rebuild-nya langsung (ke rencana pembangunan halte dengan fasilitas gallery, kafe, dan sebagainya di 4 halte). Kita lagi proses desain.

Dari halte yang kerusakannya ringan sudah diperbaiki semua?
Sudah dong, 72 jam.

Ketika demo apakah ada petugas di halte yang terdampak?
Ada, ada petugas Transjakarta yang di tempat pada saat rusuh, pada saat mulai dibakar, mulai diberikan bensin.

Apakah petugas itu terserang secara fisik?
Pertama dia dorong-dorongan dulu secara fisik. Akhirnya dia takut juga, itu satu orang yang dorong-dorongan, petugas di Tosari. Tapi setelah itu ya sudah dia pasrah, diam saja dia di tempat kan sudah banyak (pendemonya).

Apakah sudah diketahui siapa saja perusaknya?
Itu menjadi urusan Polda Metro Jaya, Polda yang melanjutkan penyelidikan.

Bagaimana antisipasi Transjakarta menghadapi rencana demo besar-besaran serikat buruh di 2 November mendatang?
Ya kita biarkan saja. Nggak ada antisipasi. Kalau kita menempatkan petugas-petugas kita, katakanlah melibatkan lagi karyawan Transjakarta untuk berjaga-jaga di situ. Kalau peristiwanya sama, kan itu benturan antar-masyarakat jadinya. Karena petugas Transjakarta bukan aparat keamanan. Jadinya benturan antar-masyarakat. Lalu kalau kalah jumlah, dan akhirnya ada korban dari Transjakarta, kan salah juga. Maka jalan terbaik adalah melakukan koordinasi dengan ketat kepada pihak keamanan, baik itu TNI maupun Polri. Setelah itu kita lepaskan mereka untuk menjalankan tugasnya selaku aparat keamanan.

Bagaimana teknis di lapangan, mereka menghalau massa, diarahkannya ke mana, digiringnya ke mana, ya itu teknisnya aparat keamanan, bukan di tempat kita.

Bus Listrik

Bagaimana hasil uji coba bus listrik selama 3 bulan?
Ada dua, bus besar dan sedang. Hasilnya bagus.

Apakah ada perbedaan dari sisi cost perusahaan dibandingkan bus berbahan bakar minyak (BBM)?
Kalau cost kita belum bisa ukur. Kalau cost penumpang kemarin itu masih gratis. Kalau cost ke kita itu tergantung jumlah investasi yang dikeluarkan oleh operator. Kan yang beli bukan Transjakarta, yang beli operator (PT Bakrie Autoparts). Nah kalau umpamanya pemerintah betul-betul serius untuk mempromosi energi tergantikan, berarti harus ada policy untuk mendukung mesin-mesin atau bus bertenaga listrik ini untuk harganya tidak terlalu mahal.

Artinya apa? Bea masuknya harus ditinjau kembali, mungkin PPh dan PPN-nya kalau itu terjadi pembelian dalam partai besar, dan sebagainya. Kenapa?
Karena investasi di awal dari operator itu akan menentukan harga rupiah per kilometer yang dibayar oleh Transjakarta. Nah besar kecilnya, rupiah/km yang dibayarkan Transjakarta kepada operator, akan menentukan besar-kecilnya stressor kita kepada APBD. Karena sebagian besar kan masih disupport subsidi.

Berarti ongkos bahan bakar untuk bus listriknya ditanggung oleh siapa?
Kalau listrik ditanggung mereka (operator) sendiri. Kemarin uji coba kita tidak keluar biaya apa-apa. Mereka cuma kita perkenankan untuk menguji coba di jalur komersial Transjakarta. Tapi semua biaya ditanggung pihak manufaktur.

Melihat evaluasi uji coba 3 bulan, apakah bisa mencapai target di 2030 semua armada digantikan dengan bus listrik?
Mungkin. Ya tapi kembali lagi, ini bukan pekerjaan Transjakarta sendirian. Transjakarta itu kan end user. Sebelum end user ada operator, operator sebagai pengguna jasanya manufaktur, dalam proses manufaktur dibeli oleh operator, kan ada policy maker dalam hal ini pemerintah. Apakah transaksi ini akan menguntungkan buat operator kan akan menentukan ini menguntungkan apa tidak buat Transjakarta? Jadi ya tergantung. Banyak pihak yang akan menentukan keberhasilan itu. Yang harus dipenuhi adalah standar pelayanan yang ditetapkan.

Hasil evaluasinya bagaimana?
Ya dia sesuai spesifikasi, charging-nya tepat, kemudian power ratio dengan kilometernya tepat seperti yang ada di dalam spesifikasinya. Intinya secara operasional, bus listrik yang kita uji cobakan ini, yang punya merek BYD yang dibawa masuk oleh Bakrie Autoparts itu bagus. Tidak mogok, alhamdulillah tidak meleduk. Tidak ada masalahlah secara teknis.

Kalau dari sisi penumpang positifnya apa menggunakan bus listrik ini?
Tergantung penumpangnya, kalau penumpang yang concern kepada lingkungan dia akan happy banget, 1000%. Kalau penumpang yang senang dengan ketidak bisingan, dia akan happy banget. Karena ini bukan motor, jadi dia akan lebih sunyi suaranya. Kalau penumpang yang mementingkan yang penting AC-nya dingin, ya sama AC-nya dingin juga.

Tapi dari sisi operator saya pikir biaya maintenance-nya akan lebih murah.

Butuh berapa armada bus listrik untuk menggantikan bus yang ada saat ini?
Kita menargetkan antara 100-300 unit di tahun 2021. Itu sudah masuk di dalam rencana kerja kita.

Untuk biaya Rp/km antara bus BBM dan bus bahan bakar listrik, mana yang lebih murah?
Umpamanya kalau pemerintah memberikan relaksasi terhadap bea masuk saja, maka perbedaannya hanya antara 10-15% lebih mahal sedikit, karena investasi di depan. Tapi kalau umpamanya ada policy, katakanlah usia kendaraannya bisa ditarik jadi 15 tahun, instead of 10 tahun, berarti kan modal awalnya bisa ditarik sampai 15 tahun, mungkin bedanya cuma 5-10%. Tapi kalau bea masuk tetap dibayarkan, lalu usia tetap 10 tahun, nah itu bedanya bisa 45% dari biaya yang kita keluarkan untuk bus-bus yang menggunakan BBM.

Untuk relaksasi itu apakah sudah ada komitmen dari pemerintah?
Belum tahu, kita tunggu saja. Ini sudah sering dibahas. Tinggal sekarang kemauannya saja, mau betul-betul mempromosikan udara bersih dan energi terbarukan, atau lip service.

Transjakarta sudah membahas relaksasi ini dengan pihak-pihak mana saja?
Yang pasti di Menko Marves ada, di ESDM, ada, Menkeu ada, Kementerian Perhubungan ada.

Lalu apakah belum ada kepastian? Karena dua bulan lagi sudah 2021?
Ya sudah berarti operator akan berinvestasi dengan harga bea masuk 40%. Tinggal nanti kita tawar-tawaran saja. Selama itu affordable buat kita, affordable buat masyarakat, buat Pemprov DKI, ya pasti kita jalan.

Ini perlu dicatat bahwa Pemprov DKI betul-betul serius dengan program langit biru. Jadi promoting udara bersih, low desibel, rendah kebisingan, itu betul-betul dijadikan program yang dipromosikan.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4