Blak-blakan Menkeu Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani di Antara Utang, Pandemi, dan Manusia Setengah Dewa

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 09 Des 2020 14:27 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono

Untuk membiayai APBN dari mana saja, kan kalau 2020 target penerimaan melemah, dan ada keringanan sumber penerimaan?

Seluruh dunia dalam hal ini APBN mengalami tekanan yang sangat besar sementara tugasnya sangat luar biasa berat. Jadi kalau kita melihat penerimaan negara tadi, kalau wajib pajaknya individual, perorangan kita kalau mereka kerja di perusahaan kita memberikan fasilitas PPh Pasal 21 untuk dibayar pemerintah, jadi perusahaan yang sekarang ini karena volumenya turun, omzetnya turun, mereka tidak terbebani oleh hal itu.

Kemudian PPh Badannya perusahaan itu alami penurunan, dari 25% menjadi 23% dan bahkan cicilan pajak bulanannya diturunkan 50%. PPN restitusinya dipercepat, kita juga memberikan kalau dia impor bahan baku dia mendapatkan PPh Pasal 23 impor itu bisa tidak perlu dibayar atau ditanggung pemerintah, dan kemarin untuk berbagai sektor atau komoditas yang penting di bidang kesehatan bahkan kita bebaskan PPN Bea Masuk.

Kalau dari sisi penerimaannya meski kita memberikan berbagai insentif perpajakan itu tapi perusahaan dan individu mengalami penurunan, dari volume, pekerjaan mereka, penerimaan mereka bahkan ada yang sampai sudah hampir tutup. Jadi konsentrasi pemerintah bagaimana rakyat dan perusahaan-perusahaan itu bisa survive, karena kita tidak ingin ekonominya mengalami kerusakan yang permanen akibat COVID. Itu yang harus dihindarkan, kalau mengalami shock iya pasti, tapi jangan sampai karena shock ini terjadi permanent damage atau kerusakan permanen. Nah di sinilah APBN masuk sebagai salah satu yang menjadi bumper terhadap shock.

Tadi ditanyakan lah kalau harus melakukan policy ini butuh resources, penerimaan pajak kita mengalami kontraksi 18%, tadinya penerimaan pajak kita perkiraan Rp 2.200 triliun sebelum ada COVID, sekarang ini bisa turun hampir ke hampir Rp 1.600 atau Rp 1.700-an triliun dan pada saat belanja negara kita harus naik mencapai hampir Rp 2.500 triliun, ada yang Rp 695 triliun untuk program kesehatan, pemulihan ekonomi, baik untuk bansos, untuk bantuan UMKM, bantu pemerintah daerah, bantu sektoral seperti pariwisata, perdagangan dan juga untuk memberikan insentif perpajakan serta membantu dunia usaha, UMKM, dan inilah yang kemudian memberikan konsekuensi defisit APBN kita naik.

Jadi artinya memang kita tadinya APBN kita defisitnya sekitar Rp 300 triliun atau 1,7% dari GDP menjadi 6,3%, yang tadi Rp 300 triliun menjadi lebih dari Rp 1.000 triliun. Nah ini disebut kondisi yang luar biasa, ini nggak biasa makanya disebut extraordinary luar biasa tidak biasa, dan policy-nya pun karena kondisinya luar biasa menjadi policy atau kebijakannya luar biasa. Tentu dalam masa yang normal tidak boleh seperti ini, atau tidak seharusnya seperti ini, karena kalau kita terus menerus policynya seperti ini disebutkan nanti tidak sustainable.

Jadi kekurangannya berasal dari mana, ya dari pinjaman. Ada yang pinjaman yang kita peroleh melalui surat utang yang langsung dibeli oleh Bank Indonesia (BI), ada yang langsung dijual ke market dibeli para investor, masyarakat kita membeli itu, karena masyarakat kita yang memiliki tabungan mereka sekarang banyak yang berinvestasi di surat berharga kita, dari SUKUK Ritel, SBN Ritel, maupun Sukuk Wakaf kemarin atau bahkan surat berharga yang biasa, dan juga dari pinjaman bilateral dan multilateral.

Apakah Indonesia dalam hal ini sendirian nggak juga, kalau kita lihat kemarin 2 minggu lalu saya baca di Inggris yang sekarang menghadapi situasi yang juga sama sulitnya sama seperti kita, mungkin lebih sulit karena mereka menghadapi Brexit, menghadapi pandemi gelombang kedua yang luar biasa, ekonominya kontraksinya bisa mencapai lebih dari 25%, dan APBN nya mengalami defisit yang double digit besar sekali. Jadi dalam hal ini, ini sesuatu yang kita hadapi di seluruh dunia, nah negara-negara perlu untuk kemudian melakukan langkah-langkah untuk mengamankan ekonomi, mengamankan masyarakat, dan kemudian mengamankan APBN. Itu yang harus dilakukan dalam beberapa tahun ke depan. Jadi sekarang kalau kita sebut medannya, kalau medan battle atau pertempuran COVID itu mengamankan masyarakat, adanya yang battle ekonomi mengamankan dari mulai usaha kecil, yang mengalami pengangguran, kemudian kena PHK, atau muncul kemiskinan baru dan mengamankan instrumen APBN sendiri yang bekerja luar biasa keras hari ini.