Follow detikFinance
Senin 08 May 2017, 11:19 WIB

Wawancara Menteri PPN/Kepala Bappenas

Kupas Tuntas Ide Pemindahan Ibu Kota Bersama Menteri Bambang

Maikel Jefriando - detikFinance
Kupas Tuntas Ide Pemindahan Ibu Kota Bersama Menteri Bambang Foto: Maikel Jefriando
Jakarta - Wacana pemindahan ibu kota kembali muncul pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seperti lagu yang diputar berulang, wacana yang bahkan pernah didengungkan sejak zaman Presiden Soekarno kembali disuguhkan kepada masyarakat.

Entah jadi atau tidak, tapi wacana ini ternyata sudah dikaji dengan sangat serius oleh pemerintah. Mulai dari latar belakang pemindahan, tujuan, wilayah yang akan dipilih sampai dengan konsep pemerintahan yang akan berjalan ke depannya.

Kajian tersebut menjadi kewenangan Menteri Perencanaan dan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. Di mana nantinya akan tersaji secara komperhensif, agar bisa menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh Presiden Jokowi.

detikFinance mengupas tuntas rencana pemindahan ibu kota melalui wawancara khusus dengan Bambang Berodjonegoro. Seperti apa penjelasannya, berikut petikan wawancaranya:

Kupas Tuntas Ide Pemindahan Ibu Kota Bersama Menteri BambangFoto: Maikel Jefriando

Wacana pemindahan ibu kota kembali muncul sekarang, apa yang sebenarnya sedang disiapkan pemerintah?
Pertama begini. Ini harus dibaca sebagai gagasan. Gagasan pemindahan ibu kota. Penyebab macam-macam. Dari dari sisi pemerintahannya sendiri, karena ya pemerintahan di Jakarta ini juga hubungannya dengan pebisnis terlalu dekat. Bukan berarti harus musuhan dan kemudian dijauhkan, tapi intinya kalau sudah campur seperti juga susah untuk bisa kita menjalankan fungsi pemerintahan secara baik dan tetap friendly kepada bisnis.

Alasan kedua, adalah Jakarta sudah terlalu berat bebannya. Yang pasti macet, kepadatan penduduk salah satu tertinggi di dunia, kemudian banjir. Jadi banyak potensi bencana sendiri di Jakarta, terutama banjir. Kemudian juga permukaan tanah sudah turun, sehingga secara fisik Jakarta sudah terlalu berat.

Apa ada kaitannya dengan ketimpangan antar wilayah?
Tadi yang pertama saya sampaikan, orang kan ngomong masalah Barat dan Timur, banyak juga yang ngomong Jawa dan luar Jawa. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan lebih ekstrem, saya sudah ngomong ini sejak di UI, adalah antara Jakarta dan Luar Jakarta.

DKI Jakarta sendiri PDB-nya 16% dari nasional, tapi kalau ditambah Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) feeling saya bisa menyentuh lebih dari 20%. Itu sudah pasti. Artinya 1/5 dari ekonomi Indonesia ada di Jabodetabek.

Jadi menurut saya ini sudah terlalu berat bebannya. Belum lagi kalau dilihat urutan 10 kota terbesar di Indonesia, Kalau dulu, saya masih ingat waktu SD menghapal 10 kota terbesar itu gampang, Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Makasar, Palembang, Solo. Yogyakarta dan segala macam.

Terus saya sudah lama nggak ngikutin, ketika saya di Kementerian Keuangan, saya ingin lihat 10 kota terbesar di Indonesia apa saja. Ternyata selain yang tadi ada Surabaya, Medan, Bandung, dan lainnya adalah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Sebentar lagi adalah Tangerang Selatan. Jadi 5 dari 10 kota terbesar ada di Jakarta dan sekitarnya. Jadi ini sudah konsentrasi ekonomi yang terlalu tinggi.

Konsentrasi ekonomi kita maklum bahwa adalah market mechanism. Di mana pun akan terjadi, tapi penumpukan seperti itu, bahkan banyak daerah di luar Jawa yang ketinggalan kan nggak pas. Jadi Jakartanya nambah 16%, 1/5 ekonomi Indonesia itu bebanya sudah terlalu berat.

Ke mana ibu kota negara akan dipindahkan?
Salah satu idenya adalah coba untuk memindahkan pusat pemerintahan. Kemana? Ya jawabannya harus keluar Jawa. Kalau kita taruh di Jawa seperti ide orde baru di Jonggol, itu malah memperbesar. Bahkan nanti bisa 1/4 dari ekonomi Indonesia . Jonggol kan adanya di Kabupaten Bogor.

Ke mana lokasinya, menurut saya lokasi tidak usah ditentukan sekarang karena pertama itu harus ada kesepakatan politik. Jadi kita sekarang membikin kajian wilayah mana yang paling ideal. Kalau bicara wilayah ideal, paling tepat ambil saja zona waktu. Kita punya barat tengah timur. Kalau mau adil masa kita di barat atau di timur, jadi di tengah dan luar jawa.

Kemudian harus ada tanah cukup luas yang sudah free and clear dan dikuasi pemerintah. Jadi pemindahan ibu kota bukan proyek pembebasan tanah. Kalau kayak gitu terlalu berat memindahkan ibu kota.

Tanahnya harus free untuk pemerintah. Kalau pemerintah ya boleh jual kepada swasta. Kemudian harus relatif tidak rawan bencana. Bencana paling berat di Indonesia kan gempa bumi. Kalau banjir penting, tapi yang paling dahsyat kann gempa bumi. Jadi harus cari daerah yang bebas gempa.

Itu nanti kita lihat mana yang paling ideal di samping tentunya kita melihat di sekitarnya sudah ada infrastruktur apa.

Negara mana yang menjadi acuan untuk pemindahan ibu kota?
Kalau dilihat kan Brasil kan polanya seperti itu. Pindahnya nggak kira-kira, dari selatan. Dulu kan konsentrasi hanya di dua kota, Brasil Rio dan San Paulo. Sekarang sudah ada Brasilia, ibu kota baru.

Kalau nanti membayangkan ibu kota baru nomor 5 saja, menurut saya sudah bagus, Mulai ada pergerakan. Kalau sekarang kan susah, masih ada Surabaya, medan, Bandung, dan kelompok Bodetabek ini.

Menurut saya nanti ibu kota juga jangan terlalu besar, nggak bagus juga. Size yang ideal itu yang pernah saya lihat adalah Washington maupun Brasilia. Jadi jangan juga jadi kota kecil seperti Canberra, berat lah, atau Putrajaya itu terlalu dekat sama Kuala Lumpur. Sama Turki itu juga sukses memindahkan dari Istanbul ke Ankara. Paling tidak sekarang, Ankara sudah menjadi kita terbesar kedua di Turki.

Ya satu sisi ini kita ingin pusat pemerintahan yang paling bagus. Artinya juga yang lebih gampang melakukan koordinasi. Seperti di Brasilia itu kan saya pernah ke Goverment Quarter lah, itu ya Kementerian itu berjejer. dan sama semua gedungnya. Jadi istilahnya kalau mau rapat koordinasi kan gampang. Sekarang saya harus ke Kementerian Pertanian, ya nyerah deh. Misalnya ke Kementerian PUPR saja, lumayan. Apalagi disuruh ke TNI di Cilangkap, jauh bener.

Jadi idenya itu jadi satu. Pemerintahan koordinasinya jadi lebih bagus dan dengan swasta nggak bercampur. Karena Jakarta tetap didorong sebagai pusat bisnis, keuangan dan jasa. Hanya pemerintah saja di ibu kota baru.

Seserius apa sih pemerintah ingin memindahkan ibu kota?
Ya, pertama kita ingin supaya gagasan ini tidak hanya tinggal gagasan. Di Bappenas kita siapkan kajian yang komperhensif supaya ada pengambilan keputusan. Kadang-kadang orang nggak bisa ngambil keputusan, karena datanya nggak lengkap.

Mana berani orang mengambil keputusan. Nah kita ingin sekomperhensif mungkin. Bahwa akhirnya nggak juga nggak masalah tapi paling nggak bisa mengambil keputusan.

Kalau iya misalnya, kita perlu pindah karena apa, dan tidak perlu pindah karena apa. Karenanya itu bisa tinggal baca data yang sudah ada.

Kapan Pak hasil kajian akan diserahkan ke Presiden Jokowi?
Kita mungkin bertahap. Tahapan awal sudah kita sampaikan kepada Pak Presiden. Kondisi Jakarta. Tapi kita belum sampai kepada kriteria, untuk pendalaman kandidat wilayah. Karena perlu mengecek ketersediaan lahan yang sudah dikuasai oleh pemerintah.

Pak Presiden sudah setuju untuk melanjutkan kajian ini?
Setuju, beliau yang meminta untuk dibuatkan kajian yang lebih serius. Kan wacananya sudah ada pernah ke Jonggol terus berhenti. Terus ada Palangka Raya. (mkl/ang)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed