RI Punya Garis Pantai Panjang Tapi Impor Garam, Ini Penyebabnya

Jakarta - Sampai saat ini Indonesia belum bisa swasembada garam khususnya garam industri meski punya garis pantai terpanjang kedua di dunia. Banyak faktor yang membuat garam lokal belum bisa memenuhi kebutuhan garam industri dalam negeri.

Pakar Tekhnik Kimia Universitas Indonesia Misri Gozan, mengungkapkan, Indonesia masih perlu waktu lama untuk merealisasikan swasembada garam industri.

Menurutnya, garis pantai yang panjang bukan jaminan petambak garam bisa memproduksi garam spesifikasi industri dengan efisien. Butuh investasi besar untuk teknologi tambahan untuk menghasilkan garam kualitas industri.

"Australia bisa hasilkan garam 350 ton/hektar. Kenapa mereka tinggi? Karena humiditas (kelembapan udara) udara sekitar 20-30% saja, kita tidak pernah keringetan di sana. Berbeda dengan kondisi pantai kita," kata Misri dalam diskusi Menuju Swasembada Garam, di Pacific Place, Sudirman, Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Selain itu, produktivitas garam petambak Indonesia masih sangat rendah, apalagi jika harus memproduksi garam kualitas industri.

"Ada 9 sentra lokasi garam di Indonesia. Paling besar di Madura, masalahnya adalah produktivitas. Apalagi satu petani masih memiliki lahan rata-rata 0,7 hektar, bahkan kurang," jelas Misri.

Misri mengungkapkan, dalam 1 hektar, sentra produksi garam di Sulawesi Tengah hanya mampu produksi 75 ton, Gorontalo 30 ton, Sulawesi Utara 11,2 ton, Jawa Barat 98,85 ton, Jawa Timur 94,29 ton, Jawa Tengah 104,25 ton, Bali 119,28 ton, NTB 98,53 ton, NTT 44,63, Sulawesi Selatan 63,65 ton.

"Di Aceh bisa 196 ton/hektar, tapi karena air garamnya direbus buat ambil garamnya, tapi kan biaya produksi tinggi jadinya. Apalagi nggak bisa sepanjang tahun karena produksi garam harus saat kemarau," terangnya.

Ia mengatakan di Australia sepanjang tahun bisa produksi garam secara maksimal. Menurutnya kondisi Indonesia tidak punya kemewahan alam seperti Australia yaitu kelembaban yang rendah.

"Kita NTB dan NTT yang paling bagus, hampir sama seperti Australia," katanya.

Kendati demikian, menurut Misri, Indonesia bukan tidak mungkin swasembada garam industri bila pemerintah memanfaatkan pantai-pantai di NTT. Namun butuh waktu panjang dan investasi besar merealisasikannya.

Menurut Misri, dengan kondisi alam yang berbeda dengan Australia, hampir sulit mencari investor yang mau menanamkan uangnya di sektor produksi garam di Indonesia.

"Sebaiknya pemerintah langsung (bangun industri garam). Di mana-mana swasembada kalau garam (industri) itu oleh korporasi, bukan rakyat," ujar Misri.

Ia menghitung, untuk memproduksi setidaknya 3 juta ton garam, dengan asumsi harga garam per kg garam Rp 500 seperti halnya di Australia, investor hanna akan mendapat keuntungan Rp 1,5 triliun. Di sisi lain, modal yang harus dikeluarkan relatif besar.

"Seandainya 3 juta ton seluruhnya impor kita produksi sendiri, hanya dapat Rp 1,5 triliun. Angkanya kecil sekali, istilahnya ngapain ngurusin begini. Tapi jadi penting karena ada jutaan masyarakat yang bekerja di sini, di situ pemerintah yang hadir," kata Misri.

(hen/hen)