• Selasa, 22/05/2012 19:11 WIB
  Produk Impor di Rak-rak Toko Ritel akan Dibatasi
• Selasa, 22/05/2012 18:28 WIB
  Agus Marto: Banyak Perusahaan Tambang Tak Benar Bayar Pajak
• Selasa, 22/05/2012 17:59 WIB
  Punya Kos-kosan 100 Kamar di Depok Wajib Punya IPAL
• Selasa, 22/05/2012 15:16 WIB
  Indomaret, Alfamart & 7-Eleven Tak akan 'Bunuh' Pasar Tradisional
• Selasa, 22/05/2012 14:52 WIB
  Tekor Rp 7,5 Triliun, Produsen Chip Jepang PHK 6.000 Karyawan
• Selasa, 22/05/2012 13:43 WIB
  Anggota DPR: Waspada Utang RI Terus Meningkat!

Selasa, 08/07/2008 17:15 WIB
UKM Jangan Ratapi BBM Terus 
Arin Widiyanti - detikFinance

Jakarta - Para pengusaha pelaku UKM diimbau untuk tidak terus meratapi kenaikan harga BBM. Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali mengimbau para UKM melihat kenaikan BBM sebagai cambuk untuk terus berusaha mencari peluang usaha baru.

"Jadikan kesulitan ini sebagai tantangan karena dalam tantangan pasti ada peluang. Peluang akan bermunculan ditengah kesulitan. Dalam kesulitan pasti ada peluang kemudahan," kata Suryadharma.

Hal itu disampaikan Suryadharma dihadapan pelaku UKM dalam acara Menggerakkan UMKM pasca kenaikan BBM di kantor kemengkop UKM, Jalan rasuna Said Kuningan, Jakarta, (8/7/2008).

Suryadharma mengungkapkan, terkait kenaikan BBM, dirinya dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah terlibat pembicaraan serius membahas keputusan tersebut.

"Dalam suatu obrolan presiden bilang ke saya, kalau saya pentingkan diri sendiri dan popularitas maka BBM tidak dinaikkan. Saya sadar betul ini langkah paling sulit, popularitas saya pasti turun," kata Suryadharma mengutip ucapan Presiden
pada waktu itu.

"Memang soal kenaikan BBM ini adalah langkah pahit bagi rakyat dan pemerintah," tambah Ketua Umum PPP yang partainya mendukung hak angket BBM itu.

Kenaikan BBM menurutnya adalah keputusan tepat karena sudah sesuai dengan UU pasal 14 ayat 2. Menurut Suryadharma, jika harga BBM tidak dinaikkan, maka justru negara hanya akan mensubsidi orang kaya.

"Itu negara punya kewenangan, kalau terjadi kenaikan bahan bakar maka pemerintah bisa ubah asumsi subsidi dalam APBNP. Hal itu sesuai dengan UU pasal 14 ayat 2," ujarnya.

Iapun mencontohkan besarnya subsidi BBM yakni mencapai Rp 2,1 juta perbulan untuk satu mobil dengan asumsi mobil mengisi bensi 10 liter per hari.

"Setiap satu liter pemerintah menyubsidi Rp 7.000, bayangkan kalau 10 liter berarti Rp 70 ribu, sebulan bisa sampai Rp 2,1 juta subsidinya. bayangkan kalau satu orang punya 5 mobil," tambahnya.

Karena itulah pemerintah berupaya agar daya beli masyarakat tidak turun dengan cara menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dan adanya kredit usaha rakyat.

"KUR itu luar biasa banyak persoalan mendesak yang dihadapi rakyat bisa diatasi meskipun mereka tidak punya agunan dan pemerintah yang memberi jaminan. Kalau KUR tidak ada ujung-ujungnya dia dapatr modal dari rentenir," ungkapnya.




(arn/qom)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!