Program 100 Hari Versi Hatta Rajasa dan Sri Mulyani

Jakarta - Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memiliki sejumlah program strategis untuk 100 hari pertama kinerjanya.

Hatta akan fokus menghilangkan sumbatan dari berbagai rencana strategis, sementara Sri Mulyani akan berupaya menciptakan perbaikan iklim investasi yang berhubungan dengan pelayanan bea cukai seperti penyelesaian National Single Window (NSW).

Hatta menegaskan, untuk program 100 hari pertama sebagai Menko Perekonomian,yang terpenting adalah memastikan penyelesaian rencana strategis seluruh departemen di bawah Menko Perekonomian. Seluruh hambatan dalam pelaksanaan recana strategis itupun juga harus diselesaikan.

"Artinya beberapa yang berkaitan dengan bottle neck harus diselesaikan. Apakah menyangkut masalah penyelesaian sumbatan-sumbatan, harus ada target," ungkap Hatta di kantornya, Jakarta, Kamis (22/10/2009) malam.

Hatta mengaku dirinya akan memperhatikan masalah investasi dan juga sektor finansial untuk menjaga nilai tukar dan menguatkan pasar modal. Sektor riil juga akan diperhatikan sehingga bisa mempercepat perkembangan infrastruktur di Indonesia. Jika semua persoalan ini bisa diselesaikan maka diharapkan bisa mendatangkan banyak investor asing yang bersedia menanamkan modalnya di negara ini sehingga target pertumbuhan ekonomi hingga 2014 bisa tercapai.

"Sektor finansial penting, sektor riil juga penting. Dua-duanya ada hambatan. Kita ingin pasar modal semakin kuat. Investor semakin tertarik untuk menyediakan sumber-sumber investasi yang lebih banyak," tegas Hatta.

Sementara Sri Mulyani mengatakan, pada 100 hari pertama di Departemen Keuangan, dirinya akan menyusun rencana strategis untuk menciptakan perbaikan iklim investasi yang berhubungan dengan pelayanan bea cukai, seperti menyelesaikan National Single Window (NSW).

Sri Mulyani juga akan memperbaiki berbagai program untuk meningkatkan aktivitas di sektor industri yang akan difasilitasi dengan program Customs Advance Trade System (CATS) dan membuka Kawasan Ekonomi Khusus. Program unggulannya yakni reformasi birokrasi akan diteruskan, termasuk juga menjaga stabilitas APBN.

"Program ini tidak hanya 100 hari tapi lebih ke beberapa tahun ke depan," lanjut Ani.

Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7%

Dalam kesempatan tersebut, Hatta juga menyatakan optimismenya pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7%. Hatta merasa kisaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang disampaikan Kamar Dagang Indonesia merupakan kisaran yang dapat dijangkau. Hatta yakin dengan kerja keras, Indonesia dapat mencapai angka itu dan mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

"Beberapa pengamat melihat kita masih punya potensi di atas 7. Tapi kuncinya kita kerja keras untuk mendapatkan pertumbuhan yang berkualitas," ungkapnya.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7%, jelas Hatta, pemerintah akan mengandalkan sektor domestik dan investasi asing. Selain itu, pemerintah akan meningkatkan ekspor serta menjaga konsumsi karena hampir 60% dalam PDB merupakan konsumsi.

"Pasar dalam negeri harus kita kembangkan. Governance spending jugs sangat penting. Makanya politik APBN, spending dan prioritas pemerataan harus terjaga," papar Hatta.

Namun, usaha ini belum berarti adanya peningkatan insentif. Menurut Hatta, persoalan insentif harus dilihat per kasus. Jika sangat diperlukan dan pengaruhnya sangat signifikan bagi negara maka insentif akan diberikan.

"Bagaimanapun juga insentif dan disinsentif harus dilihat case by case. Semua upaya-upaya itu tidak boleh ada sumbatan-sumbatan," ujar Hatta.

Untuk masalah teknis dari usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi ini, Hatta akan mengoordinasi dengan menteri-menteri terkait.


(nia/qom)