"Sangat tidak bijaksana kalau membawa agama. Urusan penyelenggaraan pemerintahan di sektor energi kok harus sampai bawa-bawa ke yang mengurusi keagamaan," kata Pengamat Perminyakan Pri Agung Rakhmanto kepada detikFinance, Jakarta, Senin (27/6/2011).
Ia menilai tindakan tersebut sangat tidak wajar, seharusnya pemerintah bisa mengurusi hal tersebut tanpa membawa para ulama. Menurutnya pemerintah sepantasnya mengurusi permasalahan energi dengan aturan pemerintahan yang kongkret.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya jika urusan dengan tuhan atau agama lebih baik diurusi secara personal atau individu masing-masing. Sehingga masalah urusan pemerintahan itu harus diatur oleh pemerintahan sendiri.
"Ini seperti memperlihatkan ketidakmampuan dalam mengelola dan mengatur sektor energi kan? Makanya yang kongkrit sajalah. Pemerintah urusi masalahnya dengan pemerintahan. Saya juga gak tahu kenapa bisa seperti ini," ucapnya.
Seperti diketahui, hari ini Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) bersama dengan MUI mengadakan pertemuan untuk membahas program pengembangan budaya hemat energi.
Pada acara itu salah satu Ketua MUI Ma’ruf Amin mengatakan, orang mampu yang seharusnya dapat membeli BBM non subsidi akan berdosa jika tetap membeli BBM bersubsidi. BBM bersubsidi sudah seharusnya diperuntukkan bagi orang yang berhak.
(nrs/hen)