Sengketa Kuasa Pertambangan, PTBA Gugat Bupati Lahat

Jakarta - Manajemen PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menggugat Bupati Lahat, Sumatera Selatan karena memberikan izin Kuasa Pertambangan (KP/IUP) kepada pihak lain, yang seharusnya menjadi hak perseroan.

Peringatan terbuka yang dipublikasikan perseroan, Jumat (26/8/2011) ini pun berlaku untuk Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat, dan Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Sumsel.

Juga ada perusahaan lain yang terlibat seperti PT Mustika Indah Permai (MIP), PT Bukit Bara Alam (BBA), PT Muara Alam Sejahtera (MAS), PT Bara Alam Utama (BAU), dan PT Bumi Merapi Energi (BME) sebagai pihak-pihak yang melakukan kegiatan pertambangan di KP milik perseoan.

"Sehubungan adanya beberapa perusahaan yang melakukan penambangan batu bara (telah disebut diatas), serta perusahaan KP/IUP yang terbit kemudian di dalam wilayah sengketa, yang memiliki KP dari Bupati Lahat di wilayah KP tersebut tumpang tindik dengan KP eksplorasi (KW.97PP0350) seluas 26.760 ja dan KP eksplorasi (KW.DP.16.03.04.01.03) seluas 24.752 ha (wilayah sengketa)," ungkap tim kuas hukum PTBA, yakni Anton Dedi Hermanto dan rekan.

Padahal sebelumnya sudah terjadi sidang gugatan perdata di PN Lahat, dan dilanjutkan denan upaya banding di PT Palembang. Dimana putusan PT Palembang, memerintahkan PN Lahat untuk mengadili dan memeriksa pokok perkara.

Proses hukum berlanjut hingga pada kasasi Mahkamah Agung RI. Dimana pihak yang mengajukan PK ke MA, dan sampai saat ini masih dalam proses. Dengan demikian jelas perkara tersebut belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Atas latar belakang tersebut diatas, PTBA meminta pihak-pihak yang disebut diatas, serta pihak manapun yang terafiliasi, untuk menghentikan pengajuan permohonan dalam rangka penerbitan izin IUP KP baru. "Setiap pelanggaran atas proses hukum yang sedang berjalan akan menggganggu dan menjadi preseden buruk terhadap kepastian hukum berinvestasi dalam era Otoda," terangnya.


(wep/dru)