.webp)
Demikian diungkapkan olehnya dalam rapat kerja bersama Anggota Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2011).
"Tidak boleh lagi memberi suplai gas ke Singapura. Hari ini pun, ketika gas akan diekspor ke Singapura, saya katakan stop," tegasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Republik membutuhkan gas sendiri, saya sudah perintahkan Menteri ESDM untuk bentuk tim hukum renegosiasi pasokan gas ke Singapura. Untuk gas ke PLN itu akibat dari Menperin yang menyampaikan dihentikan pasokan gas bisa menyebabkan industri tutup," jelasnya.
Dikatakan olehnya pasokan gas ke Singapura dan katanya, sejak dilakukan rapat terbatas agar menghentikan gas ke Singapura. "Tidak akan saya izinkan tambahan gas ke Singapura, sudah klarifikasi ke Bu Evita (Dirjen Migas KESDM)," katanya.
"Saya sudah minta ke BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas) untuk lakukan penyelamatan. Carikan alternatif untuk menggantinya, setelah itu masuk ke Sistem Menteri ESDM untuk carikan alternatif," ungkap Hatta.
Seperti diketahui, permasalahan ekspor gas ini sempat diangkat dalam rapat kerja oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon. Kabar ekspor gas sebesar 100 mmscfd kepada Singapura seharusnya lebih diprioritaskan kepada PLN bagi pembangkit Muara Tawar. Akibat ekspor ini PLN terpaksa menggunakan BBM dan harus menanggung biaya operasi hingga Rp 6 triliun menggunakan BBM.
"Saya mendapatkan laporan dari PGN yang menyatakan bahwa ekspor gas tambahan ke Singapura itu adalah hasil keputusan rapat kerja terbatas pada Maret 2011. Akibat penghentian gas dari PGN ini, Muara Tawar merugi Rp6 triliun. Saya tanya, siapa yang memerintahkan pengiriman ini ke Singapura pada PGN. Menurut PGN, itu adalah hasil keputusan pemerintah," jelasnya.
(nrs/dnl)
