Tak Mau Kecolongan Lagi, DPR Bentuk Panja Asuransi

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XI telah membentuk panitia kerja (panja) asuransi, untuk membenahi industri perasuransian. Panja juga akan membahas lebih rinci penyimpangan dana investasi PT Askrindo di beberapa Manajer Investasi (MI).

"Panja Asuransi dibentuk dalam masa sidang, terkait dalam rangka OJK. Panja akan memonitor asuransi, dan kita bahas terhadap kinerja keuangan," kata Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi dalam RDP dengan direksi Askrindo, Kapolda dan Bareskrim, serta Bapepam-LK di Jakarta, Rabu (21/9/2011).

Panja Asuransi dilatarbelakangi belum optimalnya evaluasi atas kinerja keuangan perusahaan asuransi oleh pemerintah. Selain itu banyak perusahaan asuransi sebagai BUMN dan mendapat kucuran dari dari APBN.

"Evaluasi yang akan dilakukan panja jadi upaya preventif guna mencegah terulangnya apa yang terjadi pada Askrindo. Anggotanya akan segera terbentuk dan melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan BUMN asuransi seperti PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Asuransi Jiwasraya, dan PT Jasa Raharja," ucapnya.

DPR juga mengkritisi kinerja Askrindo meski sususan direksi merupakan muka-muka baru yang terpilih oleh Kementerian BUMN. Utamanya langkah restrukturisasi perseroan supaya kasus investasi ilegal sebelumnya dapat segera terselesaikan.

"Perlu ada business plan dibuat untuk menyelesaikan masalah. Ini sangat penting karena akan menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam menambahkan modal Rp 1 triliun," tegasnya.

Pekan depan, Komisi XI mengagendakan pertemuan yang sama dengan Bapepam-LK, Kepolisian, dan Askrindo, serta melibatkan manajemen perusahaan yang terlibat atau menerima dana pengelolaan investasi dari manajer invetasi (MI).

Pembahasan pekan depan akan lebih fokus, seperti pembahasan rencana penyertaan modal negara dan melihat sejauh mana direksi yang baru memahami permasalahan Askrindo.

"PMN Askrindo akan dilakukan pembahasan minggu depan dari sekarang," tegasnya.

(wep/dnl)