Demikian disampaikannya Agus dalam konferensi pers The 2011 Asian Roundtable on Corporate Governance, di Nusa Dua, Bali, Senin (3/10/2011).
"Di Eropa pengelolaan utang dan fiskal kurang hati-hati sehingga total utang dibandingkan penerimaan kurang menjaga prinsip-prinsip corporate governance, tentu akan berdampak pada perekonomian negara. Finasial institution terjadi kemunduran kualitas menyebabkan krisis kepercayaan dan krisis likuiditas, ini berat bagi negara-negara Eropa," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau prinsip corporate governance tidak dilakukan secara konsisten, baik institusi di pemerintah maupun swasta akan tidak baik, tetapi supaya sustain kalau bisa menerapkan corporate governance yang baik," ujarnya.
Untuk itu, lanjut Agus Marto, Indonesia dapat menerapkan corporate governace dalam pemerintahan. Hal inilah yang merupakan tujuan dari pertemuan tahunan OECD, sebagai ajang tukar pikiran guna dalam hal penerapan corporate governance di masing-masing negara.
"Di Indonesai kita harus belajar, pandai memahami konsep-konsep corporate governance dan paling penting mengimplementasikan prinsip-prinsipnya," tegasnya.
Sementara Deputi Sekjen OECD Richard Boucher menyatakan guna menerapkan corporate governance di Indonesia, semua pihak perlu memerangi korupsi melalui langkah preventif. Caranya dengan public procurement, transparansi dalam tubuh pemerintahan, dan program integritas. Ketiga upaya tersebut dapat mengimbangi peran KPK yang telah memberikan hukuman bagi para koruptor.
"Ubah atmosfir dengan tidak membiasakan diri menerima suap. Tidak hanya membuat pemerintahan efisien tetapi juga membuat lingkungan menjadi sehat," pungkasnya.
(nia/hen)