Agus Marto Akui Penyerapan Anggaran Rendah Karena Masalah Klasik

Nusa Dua - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui rendahnya penyerapan belanja negara karena masalah klasik yaitu permasalahan pembebasan lahan. Di samping itu, adanya beberapa rencana pembangunan yang tidak masuk dalam program prioritas pemerintah.

Demikian disampaikan Agus dalam konferensi pers The 2011 Asian Roundtable on Corporate Governance, di Nusa Dua, Bali, Senin (3/10/2011).

"Banyak juga beberapa project terkait pembangunan gedung yang tidak prioritas itu ditunda. Ada juga penghematan alokasi belanja-belanja yang tidak produktif. Yang klasik banyak belanja modal belum didukung dengan pembebasan tanah," ungkapnya.

Ketiga hal tersebut, lanjutnya menyebabkan realisasi belanja modal tahun lebih rendah 4% dibandingkan tahun lalu.

"Capital expenditure memang 2011 ini belanja modal relatif lebih rendah dibanding tahun yang lalu. Kira-kira belanja modal bisa 4% lebih rendah dibandingkan tahun lalu," ujarnya. Agus Marto melihat hal tersebut perlu disikapi guna meningkatkan penyerapan belanja negara ini.

"Banyak belanja misalnya untuk pembuatan gedung-gedung yang tidak prioritas itu kajian ulang dan diminta review oleh kementerian Aparatur Negara, PU, BPKP sebelum diwujudkan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Sekjen OECD Richard Boucher menyarankan agar belanja negara digunakan untuk infrastruktur.

"Untuk belanja negara sebetulnya bisa menggunakan sistem procurement (pengadaan), tapi pembiayaan harus transparan, serta adanya investasi, terutama untuk infrastruktur, melalui infrastruktur fund, PPP," pungkasnya.

Sebelumnya, sampai akhir September ini penyerapan anggaran pemerintah baru tercapai 54,4% dari target atau Rp 717,9 triliun. Ini membuat APBN-P 2011 masih mengalami surplus Rp 72 triliun.

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengatakan penyerapan anggaran belanja pemerintah lebih rendah dari tahun lalu.

Untuk realisasi belanja pemerintah pusat, Bambang menyebutkan sampai dengan 23 September 2011 mencapai Rp 458 triliun atau 50,5%. Realisasi ini meningkat dibandingkan realisasi periode yang sama di 2010.

(nia/dnl)