Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta agar dana optimalisasi ini digunakan untuk menutup defisit dan cadangan risiko fiskal tahun depan sehingga tidak disalahgunakan nantinya untuk proyek yang tak jelas.
"Kita mesti hati-hati ada pengusaha yang menghalal segala cara dengan
membujuk pejabat negara. Jadi optimalisasi bukan pengelembungan, tapi bagian tugas kita. Kalau ada Rp 11,6 triliun kami dapat mandat presiden untuk mengharapkan itu untuk kurangi defisit dan pembentukan cadangan risiko fiskal," ujar Agus dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Banggar DPR yang diadakan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari penambahan penerimaan dan penghematan bunga utang ada dana optimalisasi sebesar Rp 19,4 triliun bruto," katanya.
Dari dana optimalisasi bruto Rp 19,4 triliun terdapat pengeluaran otomatis Rp 7,8 triliun.
Pengeluaran otomatis ini dialokasikan untuk tambahan anggaran ke daerah Rp 6,1 triliun, anggaran pendidikan yang harus dipatok 20% dari penerimaan sehingga perlu ditambah Rp 1,3 triliun, dan tambahan pagu penggunaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 500 miliar. Dengan demikian terdapat dana optimalisasi netto Rp 11,6 triliun.
Banggar DPR meminta pemerintah untuk mengalokasikan keseluruhan dana optimalisasi tersebut kepada daerah dan pemerintah guna mendukung program-program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Namun, Agus Marto menyatakan keinginan pemerintah untuk menggunakan dana optimalisasi Rp 11,6 triliun untuk menutup defisit dan sebagai cadangan risiko fiskal. Pasalnya, dia memperkirakan Indonesia akan mengalami dampak dari krisis ekonomi global.
Setelah melalui pembahasan yang cukup alot, akhirnya Agus Marto memberikan opsi untuk mengalokasikan dana optimalisasi sebanyak Rp 1,6 triliun untuk menutup defisit, Rp 1,6 triliun untuk cadangan risiko fiskal, dan Rp 2 triliun untuk tambahan anggaran pendidikan. Namun, Banggar belum menyetujui permintaan pemerintah tersebut.
"Jadi ada sekitar Rp 5,2 triliun yang kami gunakan selebihnya sekitar Rp 6,4 triliun saya serahkan kepada Banggar, untuk pusat atau daerah," pungkas Agus.
(nia/dnl)