Tekan Konsumsi BBM, Angkutan Umum 'Dipaksa' Pakai Gas

Jakarta - Pemerintah menyatakan komitmennya untuk menggalakkan pemakaian gas sebagai bahan bakar untuk transportasi umum menggantikan BBM. Wacana yang selalu gagal ini rencananya bakal direalisasikan.

Demikian disampaikan oleh Wakil Menteri ESDM, Widjajono Partowidagdo ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (25/10/2011).

"Kan dari dulu wacananya ada Go Gas, tapi tidak jadi-jadi. Kita jadikan saja, dan itu sudah kita bicarakan. Jadi memakai BBG (Bahan Bakar Gas) untuk transportasi," simpulnya.

Dirinya juga menambahkan, rencana tersebut bisa dilakukan setelah pembangunan receiving terminal gas di Teluk Jakarta sudah jadi di 2012.

"Sekarang kan kita lagi bangun receiving terminal. Lalu setelah itu kita beresin harganya, karena itu penting," kata Widjajono.

Widjajono optimistis penggalakkan konsumsi gas ini bisa dilakukan ke depan. Hal ini pun sudah dibicarakan di Dewan Energi Nasional.

Menanggapi rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, Widjajono menyampaikan hal tersebut akan dibicarakan lebih lanjut dengan Dirjen Migas ESDM Evita Legowo.

"Itu akan kita bicarakan lebih lanjut. Tapi pada dasarnya saya lebih setuju kalau diganti dengan lain. Kan ada Go Gas," ungkapnya.
 
Pembenahan Sektor Energi

Selain itu, Widjajono juga berencana melakukan pembenahan terhadap sektor energi bersama Menteri ESDM Jero Wacik.

"Semua yang nggak beres akan kita bereskan. Yang masih macet juga kita beresin," singkatnya dengan santai ketika ditanya rencana 100 hari ke depan.

Menurutnya beberapa hal yang perlu dibenahi adalah terkait usulan-usulan yang masih berhenti di Kementerian ESDM hingga masalah rencana pengembangan sektor energi yang masih 'macet' di jalan.

"Saya harap begitu, sekarang kan saya sudah di pemerintah. Saya juga baru ngobrol, saya undang semua Dirjen ESDM untuk membicarakan permasalahan nanti, dan nanti diusulkan kebijakan untuk dibicarakan lagi," ujar Widjajono.

Dia mengaku kebijakan-kebijakan yang ingin dilaksanakan ke depan harus mendapatkan masukan dari para Dirjen yang memimpin sektor di Kementerian strategis tersebut.

"Nantinya, Pak Menteri ESDM juga menginginkan ada pelaksanaan. Tidak ada wacana lagi, kalau tidak seperti itu, tidak akan selesai selama tiga tahun. Pokoknya bisa jalanlah," janjinya untuk membenahi permasalahan yang ada.
(nrs/dnl)