APBN Rp 1.435 Triliun, Infrastruktur Cuma Dijatah Rp 170 Triliun

Jakarta - Tahun depan pemerintah mengalokasikan anggaran belanja APBN Rp 1.435 triliun. Dari jumlah ini anggaran infrastruktur hanya mendapat jatah kurang dari Rp 170 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan, anggaran Rp 170 triliun masuk dalam belanja modal yang sebagian besarnya dialokasikan untuk infrastruktur.

"Pemerintah sudah menganggarkan untuk tahun 2012 itu sebesar Rp 170 triliun dalam bentuk belanja modal dan tidak semuanya sih buat infrastruktur tapi sebagian besar untuk infrastruktur," kata Bambang saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (7/11/2011).

Mantan Dekan FEUI ini mengatakan pemerintah berkeinginan mempercepat pembangunan infrastruktur baik oleh pemerintah maupun swasta untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi.

Dia mengakui pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan waktu yang lama serta membutuhkan dana yang besar. "Yang terpenting sekarang bagaimana pemerintah mengajak swasta ikut membangun infrastruktur," imbuh Bambang.

Sampai akhir tahun pemerintah memprediksikan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5% ditopang oleh gelontoran belanja anggaran kementerian dan lembaga yang baru mencair deras di akhir tahun.

Selain itu pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh ekspor dan konsumsi masyarakat yang tinggi. Untuk impor, Bambang menyangkal jika impor Indonesia didominasi oleh barang konsumsi.

"Impor terbanyak barang modal dan bahan baku jadi sebenarnya cocok untuk pengembangan industri kita sendiri dalam mendorong ekonomi," tuturnya.

Seperti diketahui, di 2012 nilai APBN mencapai Rp 1.435 triliun, naik 8,6% dari APBN-P 2011 yang Rp 1.320,8 triliun.

Belanja ini antara lain terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 964,997 triliun, transfer ke daerah Rp 470,4 triliun.

Belanja pemerintah pusat terdiri antara lain dari belanja pegawai Rp 215,72 triliun, belanja barang Rp 142,24 triliun, belanja modal Rp 168,26 triliun.

Jadi nilai belanja untuk infrastruktur masih di bawah anggaran gaji dan tunjangan pegawai negeri yang dialokasikan tahun depan.


(dnl/hen)