Terapkan E-Money, RI Tiru Singapura dan Malaysia

Terapkan E-Money, RI Tiru Singapura dan Malaysia

- detikFinance
Senin, 14 Nov 2011 16:19 WIB
Jakarta - Indonesia meniru negara tetangga menyusun standar uang elektronik atau (e-money) dalam sistem transportasi. Contoh negara-negara yang sukses menerapkan e-money adalah Hongkong, Singapura dan Malaysia.

"Kesuksesan sudah terlihat di Hongkong, Singapura dan Malaysia," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama antara Bank Indonesia, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai uang elektronik di sektor transportasi di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (14/11/2011).

Darmin menjelaskan penggunaan e-money mulai berkembang di sektor ritel dan transportasi. Penggunaan uang elektronik khususnya di sektor transportasi memiliki potensi yang signifikan karena uang elektronik ditujukan untuk pembayaran transaksi bernilai kecil, digunakan banyak orang dan dilakukan berulang-ulang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ini penggunaan e-money dalam sektor transportasi sudah digunakan untuk pembayaran tol dan TransJakarta. Ke depan, harap Darmin, e-money dapat digunakan untuk kereta api Commuter, MRT, dan ERP.

"E-money dapat dilihat di beberapa ruas jalan tol, dan pembelian tiket busway. Ke depan, akan digunakan di kereta komuter, MRT, dan ERP," jelasnya.

Darmin menyatakan uang elektronik berkembang di Indonesia sejak tahun 2007 dengan perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun tersebut jumlah uang elektronik masih sebanyak 165.193 dengan rata-rata harian transaksi sebesar Rp 19,15 juta dengan volume harian sebesar 2 ribu. Sedangkan pada bulan September tahun 2011 uang elektronik telah mencapai 11,7 juta dengan nilai rata-rata harian transaksi sebesar Rp 2,5 miliar dengan volume mencapai 102 ribu.

Saat ini, lanjut Darmin, layanan uang elektronik masih ada kendala yaitu interoperabilitas (kemampuan saling bekerjasama) antara operator/ penerbit sehingga dengan kerjasama antar otoritas ini diharapkan akan terjadi koordinasi yang intensif sehingga ada standar uang elektronik di sektor transportasi.

"Idealnya 1 kartu saja. Bagi merchant, biaya cash handling dan menghindari potensi kebocoran. Saat ini Bagi penerbit ada biaya tinggi sehingga tidak efisien," pungkasnya.

(nia/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads