Pemerintah Ancam Tarik Dana Murah KPR Subsidi di BTN

Jakarta - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengancam akan menarik dana murah atau dana penyertaan yang ditempatkan pemerintah dalam fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di Bank Tabungan Negara (BTN). Hal ini dilakukan jika BTN sebagai bank penyalur FLPP keluar dari program ini.

Demikian disampaikan oleh Deputi Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat Pangihutan Marpaung kepada detikFinance, Kamis (2/2/2012)

"Kalau mereka (BTN) keluar itu kan, akan ditarik dananya itu kan dana APBN, setara 120.000 unit rumah di tahun kemarin. Porsi pemerintah ada 60%," katanya.

Sayangnya Pangihutan tak tahu persis berapa dana murah pemerintah yang telah ditempatkan di BTN, namun porsi pemerintah mencapai 60% dari pembiayaan 120,000 unit rumah tahun 2011 lalu.

"Yang tahu persis itu deputi pembiayaan,"katanya.

Ia menambahkan, BTN selaku pemegang pasar perumahan subsidi skema FLPP belum juga bersedia bergabung menyalurkan kredit rumah subsidi. Saat ini yang sudah bersedia menyalurkan kredit FLPP hanya BNI dan BRI.

"Sekarang ini yang menawarkan bunga di bawah 8%, yaitu BRI dan BNI, yaitu BNI 6,35% dan BRI 7,12%. Untuk itu kita minta mereka ajukan tertulis, jangan hanya cuma lisan," katanya.

Ia optimistis apapun hasilnya semua perjanjian kerjasama operasional (PKO) dengan bank pelaksana akan sudah selesai akhir Februari ini.

Ia menilai ngototnya BTN untuk tetap memasang bunga kredit yang tinggi, karena selama ini bank BUMN ini menguasai pasar terutama kredit perumahan subsidi. Meski demikian jika skenario terburuk, pihak BTN tak bergabung, maka BNI dan BRI akan menjadi bank penyalur FLPP, ia pun optimis target pengadaan rumah melalui FLPP bisa menembus 170.000 unit.

"BNI dan BRI harus kerja keras, melihat hasil realisasi penyaluran FLPP mereka tahun kemarin yang sangat minim," katanya.

Namun ia mengakui saat ini pihak BTN masih melakukan kajian apakah benar-benar keluar dari FLPP atau tetap lanjut dengan skema PKO FLPP tahun 2012.

BTN adalah bank penyalur FLPP yang mengajukan bunga paling mahal yaitu 8,55%. Bahkan setelah pemerintah menghapus beban asuransi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bunga BTN tetap paling tinggi 8,22%.

Bunga BTN jauh di atas penawaran bank BUMN lain. Misalkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menawarkan bunga FLPP sebesar 7,12%, sedangkan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menawarkan 6,35%.

Sebelumnya Dirut BTN mengancam tidak lagi ikut menyalurkan KPR subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun 2012. Langkah ini diambil jika pemerintah tetap bersikeras menetapkan bunga FLPP rendah.

Bagi perseroan, bunga yang diinginkan Menteri Kementerian Perumahan Rakyat Djan Faridz sebesar 5%-6% akan merugikan BTN karena banyak risiko yang harus ditanggung. Penawaran suku bunga FLPP yang BTN tawarkan sekitar 7,75%.

"Dengan porsi pemerintah bank tetap 60:40 bunga dari kita 7,75%. Kalau porsinya berubah menjadi 50:50 tentu akan lebih besar (bunganya)," kata Direktur Utama BTN, Iqbal Latanro di Jakarta, Selasa (31/1/2012).

Penetapan bunga FLPP yang turun drastis, seperti dikehendaki menteri perumahan rakyat tidak masuk hitungan bisnis BTN. Apalagi perseroan merupakan pemegang portofolio terbesar FLPP tahun 2011, dengan porsi hampir 99,4%.



(hen/qom)