DPR Panggil BTN & Kemenpera Soal Kisruh Bunga KPR Subsidi

Jakarta - Komisi XI DPR memanggil Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Bank Tabungan Negara (BTN) terkait belum adanya titik temu penetapan bunga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau KPR subsidi yang belum juga mencapai kata sepakat. Kemenpera minta bunga kredit rumah subsidi lebih kecil dari yang dipatok BTN selaku bank penyalur FLPP terbesar.

"Kita akan panggil semua bank umum maupun swasta," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis di Jakarta, Rabu (8/2/2012).

Harry menambahkan, DPR minilai suku bunga BTN untuk program FLPP dinilai masih sangat tinggi. Bunga yang ditawarkan BTN lebih tinggi dari yang ditawarkan perbankan lain, seperti bank-bank BUMN lainnya yaiut BNI atau BRI.

Misalkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) menawarkan bunga FLPP 7,12%, sedangkan BNI 6,35%. Nantinya dalam Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) FLPP baru bank penyalur harus mengikuti kehendak pemerintah, yakni bunga FLPP berada di kisaran 6%.

"BCA untuk jangka waktu 2 tahun aja suku bunganya bisa 7%," tuturnya.

Menurutnya jika ini tak bisa diselesaikan, akan mempengaruhi target sasaran pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program FLPP 2010-2014 ditargetkan sebanyak 1,35 juta unit rumah yang bisa disalurkan. Namun hingga kini penyaluran pembiayaan rumah subsidi melalui FLPP hanya sekitar 200 ribuan. "Harusnya bisa 400 ribuan," imbuh Harry.

(wep/hen)