BBM Batal Naik, Anggito : Negara Perlu Rp 15 Triliun Lagi

Jakarta - Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Anggito Abimanyu menyayangkan atas kebijakan yang diambil Pemerintah dan DPR RI terkait dengan kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, hasil tersebut memberikan ketidakpastian ekonomi negara di mana harga barang telah naik tetapi justru harga BBM dijaga tetap untuk sementara waktu ini.

"Sangat mengecewakan, Pemerintah dan DPR menjadi sumber ketidakpastian ekonomi," tegas Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ini kepada detikFinance, Minggu (1/4/2012).

Anggito menyatakan tidak mampunya pemerintah meloloskan opsi kenaikan harga BBM untuk 1 April ini membuktikan kegagalan pemerintah dalam melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada semua pihak.

"Apapun ini merupakan kegagalan komunikasi Pemerintah dengan DPR dan dengan Ormas (NU, Muhamadiyah), serta dengan mahasiswa dan kalangan kampus," jelasnya.

Menurut Anggito, dampak dari keputusan tersebut terhadap fiskal negara, diperkirakan perlunya tambahan pembiayaan sekitar Rp 15 triliun. Jumlah tersebut telah memperhitungkan kemampuan pembiayaan kelebihan subsidi dari tidak terpakainya anggaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat.

"Dampak fiskalnya belum jelas, kalau harga BBM tidak naik, subsidi BBM kurang Rp 40 triliun, tetapi kompensasi tidak jadi jadi kurang Rp 25 trilun, jadi APBN kurang pembiayan minimal 15 triliun," pungkasnya.



(nia/dru)