Utang Sudah Rp 1.844 Triliun, SBY Boleh Tambah Lagi

Jakarta - Total utang pemerintah saat ini mencapai Rp 1.844,96 triliun. Presiden SBY masih boleh menambah utang lagi karena dalam undang-undang tiap tahun pemerintah dapat jatah utang 3% dari PDB.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menilai jumlah utang negara saat ini masih sesuai dengan UU APBN, yaitu di bawah 3% dari PDB, meskipun secara jumlah terus meningkat.

"Masih sesuai dengan UU yang 3 persen terhadap PDB, dengan demikian UU mengatakan dalam 5 tahun Presiden mendapatkan jatah 15 persen untuk membuat utang, jadi 3 persen per tahun, PDB terus meningkat, secara absolut bisa jadi jumlahnya bisa bertambah," ujarnya saat ditemui di Energy Tower, Jakarta, Selasa (10/4/2012).

Namun, lanjut Harry, saat ini pengalokasian utang belum ditentukan dalam undang-undang, sehingga penggunaannya masih ditentukan oleh pemerintah. Untuk itu, lanjutnya, perlu pengaturan pengalokasian anggaran.

"Itu yang harus diatur UU, tapi UU tidak mengatur itu, terserah pemerintah, saya mengatakan UU itu harus mengatur untuk pembangunan infrastruktur, bukan untuk bayar gaji dan bayar subsidi, tapi kalau UU itu, pemerintah bisa apa saja tergantung DPR," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat ekonomi Fadhil Hasan melihat defisit anggaran bakal naik karena harga BBM subsidi batal dinaikkan di tengah mahalnya harga minyak internasional. Tanpa adanya penambahan penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak yang signifikan maka otomatis pemerintah perlu penambahan penerimaan melalui penerbitan utang.

"Karena tidak mau naikkin BBM jadi (utang) kesedot disubsidi itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, total utang pemerintah Indonesia hingga Februari 2012 mencapai Rp 1.844,96 triliun naik Rp 41,47 triliun dari akhir 2011 yang nilainya mencapai Rp 1.803,49 triliun. Secara rasio terhadap PDB, utang pemerintah Indonesia berada di level 25,5% pada Februari 2012.

Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah di Februari 2012 mencapai US$ 203,08 miliar jumlah ini naik dari posisi di akhir 2011 yang mencapai US$ 198,89 miliar.

(nia/dnl)