Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis kepada detikFinance, Rabu (2/5/2012).
"Dirjen biasanya kalau keluar negeri bawa isteri dan berpuluh-puluh staf yang itu juga dibiayai negara," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang harus mulai dipilah-pilah antara perjalanan dinas yang memang harus dilakukan oleh PNS/Pejabat dan mana perjalanan dinas yang tidak perlu," jelasnya.
"Misalnya untuk seminar ke luar negeri yang tidak perlu sering dihadiri oleh PNS maupun pejabat dengan berbondong-bondong," kata Harry.
Anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp 18 triliun, sambung Harry lebih baik dialokasikan untuk pembangunan dan infrastruktur.
"Saya kira anggaran perjalanan dinas itu bisa dihemat sampai 30% sampai 50% bahkan sehingga penghematannya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur," tutup Harry.
Seperti diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN) Azwar Abubakar menyampaikan anggaran perjalanan dinas Rp 18 triliun. Hal ini, menurut Azwar harusnya bisa dihemat dan dikurangi untuk dialokasikan kepada pendidikan dan pelatihan PNS.
(dnl/dru)