Penyatuan Zona Waktu Bakal 'Korbankan' 2/3 Penduduk RI

Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menilai penyatuan zona waktu di Indonesia perlu dikaji kembali. Pasalnya, sampai saat ini belum ada alasan konkrit yang disampaikan pemerintah.

"Ini dasarnya apa? Kalau karena mengikuti Singapura, rasanya kurang berlandaskan karena kita berbeda dengan Singapura, PDB Singapura itu hanya seperlima dari Indonesia," ujarnya kepada detikFinance, Minggu (27/5/2012)

Menurut Harry, harus ada dasar yang kuat atas penetapan kebijakan ini. Pasalnya, ke dapan kebijakan ini akan memengaruhi lebih dari 2/3 penduduk Indonesia.

"Ini akan mengubah perilaku seluruh rakyat kita, ada 2/3 pertiga dari penduduk, Jawa saja sudah menguasai jumlah penduduk dan dia harus mengalah pada sepertiganya yang ada di WITA. Kecuali Ibukota kita dipindahkan ke tengah ke Palangkaraya, maka itu bisa, karena pusat kegiatan berubah," ungkapnya.

Harry menegaskan akan ada konsekuensi logis secara sosial dan budaya atas kebijakan penyatuan zona waktu ini.

"Saya rasa malah jadi berkurang 2 jam, satu jam orang di barat dipaksa bekerja lebih cepat, sementara di timur dipaksa pulang lebih cepat, ada pertimbangan budaya dan sosial," paparnya.

Untuk itu, lanjut Harry, harus ada pengkajian yang lebih mendalam mengenai pemberlakuan kebijakan tersebut, terutama dampaknya terhadap sosial budaya ini.

"Saat ini, posisi saya berat untuk setuju, jadi yang mau jadikan orientasi Singapura? Itu saya tidak setuju. Orientasi kita ke mana, tidak bisa ujug-ujug dilakukan dan harus sosialisasikan itu, tidak bisa dipaksa berubah perilaku, harus dikaji lebih dalam, dan ini nantinya berbentuk keputusan Presiden jangan Menko Perekonomian, nanti jadi urusan politik," tandasnya.

(nia/dru)