Setahun, Negara 'Beri' Subsidi Rp 4 Triliun untuk Penyelundup BBM

Jakarta - DPR RI memperkirakan volume BBM bersubsidi terus membengkak, meskipun harga minyak mulai menunujukkan penurunan. Hal ini disebabkan masih maraknya penyelundupan yang dilakukan industri.

Anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha menyatakan komisi VII mengkhawatirkan volume BBM yang tetap melonjak meskipun harga Indonesia Crude Petroleum (ICP) mulai turun. Dia mencurigai adanya penyelundupan oleh pihak industri pertambangan.

"Kalau ICP sekarang sudah US$ 90 per barel, tapi masalahnya ada kelebihan volume. Ini karena terlambatnya pengaturan BBM bersubsidi dan penyelundupan yang masih marak. Hal ini yang sebetulnya harus kita awasi," tegasnya kepada detikFinance, Minggu (8/7/2012).

Kecurigaan ini, lanjut Satya, bermula dari adanya permintaan tambahan BBM bersubsidi di kawasan pertambangan, seperti di Kalimantan. Sebelumnya, pemerintah menyiapkan volume BBM bersubsidi sebanyak 40 juta kl pada tahun ini. Namun, karena adanya permintaan dari Kalimantan karena, akhirnya cadangan BBM bersubsidi sebesar 2,5 juta kl disetujui untuk diberikan ke daerah yang sempat mengalami kelangkaan BBM ini.

"Volume ini membengkak tidak hanya ada permintaan tapi karena ada penyelundupan. Di Kalimantan itu, tidak masuk akan kalau jam 12 SPBU sudah tutup. Jadi ada mobil plat kuning yang memberikan ke industri yang seharusnya menggunakan harga pasar," paparnya.

Untuk itu, lanjut Satya, pihak DPR RI meminta agar BPH Migas, aparat keamanan, dan pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan tersebut.

"Kepada BPH Migas sudah kami sampaikan, tapi mereka bilang aparatnya kurang, makanya perlu partisipasi aktif. Kami juga imbau kepada gubernur-gubernur yang minta jatah tambahan untuk mempersempit ruang gerak dalang penyelundupan ini," tegasnya.

Pasalnya, Satya memperkirakan sekitar Rp 4 triliun anggaran negara digunakan untuk memberi subsidi bagi penyelundup ini dalam setahun.

"Kalau sampai 1 juta kl diselundupkan dalam setahun, maka kita memberi subsidi untuk penyelundup ini mencapai Rp 4 triliun," tandasnya.
(nia/dru)