Bahas Rencana Kenaikan Tarif Listrik di 2013, PLN 'Roadshow' ke Kaltim

Bahas Rencana Kenaikan Tarif Listrik di 2013, PLN 'Roadshow' ke Kaltim

- detikFinance
Selasa, 13 Nov 2012 18:42 WIB
Foto: Dok. detikFinance
Samarinda - PT PLN (Persero) memberikan pemaparan terkait rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15% di 2013 mendatang. Penjelasan itu dinilai penting, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

"Kita coba menggali pendapat media dan organisasi masyarakat, apa sih yang mereka pahami tentang kenaikan TDL," kata General Manager PLN Wilayah Kaltim Nyoman S Astawa kepada detikFinance di Samarinda, Senin (13/11/2012).

Nyoman menyadari, rencana kenaikan TDL yang mulai berlaku tahun depan tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan resistensi dari berbagai pihak. PLN pun, sambung Nyoman, ingin mengetahui terjadinya resistensi kenaikan TDL itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau terjadi resistensi kenaikan TDL, kenapa mereka resitensi, apa alasannya. Jangan sampai mereka resistensi sebenarnya karena mereka tidak menangkap alasan mengapa TDL mengalami kenaikan," terang Nyoman.

"APBN mengamanatkan demikian kan. APBN mengamanatkan subsidi BBM dan listrik sekian triliun dengan asumsi terjadi kenaikan, " terang Astawa.

Meski begitu, pembahasan rencana kenaikan TDL 2013 mendatang, hanya dilakukan di Samarinda sebagai ibu kota provinsi, tidak dilanjutkan ke Kabupaten dan Kota lainnya di Kaltim.

"Kita untuk Kaltim diambil Samarinda. Hanya untuk sampling saja. Ada beberapa kota lainnya seperti Makassar, Mataram, Yogyakarta sudah dan di Kaltim, diambil Samarinda," tutup Astawa.

Sepanjang hari ini, PLN melakukan pembahasan dan diskusi rencana kenaikan TDL kepada sejumlah awak media serta mahasiswa, di 2 tempat yang berbeda. Pejabat PLN Pusat yang hadir dalam kesempatan itu adalah Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan Indonesia Timur PLN Wirabumi Kaluti.

Seperti diketahui, pemerintah berencana tahun 2013 mendatang akan menaikan TDL sebesar 15% secara bertahap, untuk golongan pelanggan di atas 900 VA. Hal itu, menurut Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Rudi Rubiandini adalah untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan pasokan listrik, pembangunan infrastruktur, mengantisipasi nilai kurs rupiah terhadap dollar amerika dan bukan disebabkan konsumsi BBM sebagai bahan bakar pembangkit yang berlebihan.

(dnl/dnl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads